Kompas.com - 03/12/2021, 19:09 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute menyatakan siap melakukan audit terhadap harta kekayaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu, disampaikan Ketua IM57+ Praswad Nugraha menanggapi pemberitaan terkait meningkatnya harta kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“IM57+ Institute bersedia untuk melakukan audit terhadap harta kekayaan Pimpinan KPK sehingga pertanggungjawaban kepada publik dapat dilakukan,” ujar Praswad melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

IM57+ Institute menilai, peningkatan harta kekayaan tersebut merupakan hal yang harus dipertanggungjawabankan melalui penjelasan yang komprehensif dari Pimpinan KPK.

Baca juga: Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Menurut Praswad, esensi adanya LHKPN merupakan salah satu upaya untuk menciptkan iklim transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam mencegah adanya peningkatan kekayaan dari sumber ilegal (illicit enrichment).

Untuk itu, kata dia, segala bentuk peningkatan harta kekayaan harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

“Terlebih, Pimpinan KPK merupakan posisi jabatan yang strategis dalam pemberantasan korupsi serta harus dapat memberikan contoh bagaimana nilai-nilai itu diaplikasikan,” ucap Praswad.

Mantan penyidik KPK itu berpendapat, keterbukaan LHKPN juga dapat menghindari bebagai spekulasi masyarakat yang timbul atas adanya peningkatan harta tersebut.

Sebagai perkumpulan yang berkomitmen melanjutkan kontribusi dalam pemberantasan korupai di luar sistem, ujar dia, IM57+ Institute siap untuk melakukan audit terhadap harta kekayaan pimpinan KPK tanpa bayaran sepeser pun.

“Terlebih kekayaan ini terungkap pasca Firli Bahuri dan Lili Pintauli diputus bersalah dalam proses etik di KPK yang juga berhubungan dengan gaya hidup mewah dan berhubungan dengan pihak berpekara,” tutur Praswad.

Sebelumnya, eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempertanyakan naiknya harta kekayaan Nurul Ghufron. Melalui akun Twitter-nya, Febri mengunggah kekayaan Ghufron yang tercatat dalam LHKPN di KPK.

Pak, apakah data ini benar dan bisa dijelaskan? Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, ada baiknya Pimpinan KPK jadi contoh keterbukaan tentang asal-usul kekayaan berasal dari penghasilan sah,” tulis Febri melalui akun @febridiansyah, Kamis (2/12/2021).

Kompas.com telah mendapatkan persetujuan Febri Diansyah untuk mengutip kicauannya di akun Twitter pribadinya itu.

Aktivis antikorupsi itu memperlihatkan bahwa harta kekayaan Ghufron mengalami kenaikan Rp 6,7 miliar jika dibandingkan saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Jember. 

Baca juga: Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Berdasarkan situs e-lhkpn milik KPK itu, Febri menduga, kenaikan harta Ghufron itu terjadi bukan karena gaji sebagai pimpinan KPK tetapi ada faktor lainnya.

Jika dilihat data e-lhkpn KPK yang bersifat terbuka ini, saat jadi Dekan kekayaan Nurul Ghufron total Rp 6,7 miliar. Sampai saat ini sejak jadi Dekan dan selama jadi Pimpinan KPK, total kenaikan Rp 6,7 miliar," tulis Febri.

"Faktor apa? Setahu saya, kenaikan kekayaan bisa terjadi karena naiknya nilai pasar aset atau penambahan aset. Hal itu tentu bisa dijelaskan dengan mudah, Ya bisa juga sekaligus sebagai contoh prinsip transparansi pejabat publik. Bagian dari pencegahan korupsi," lanjut dia.

Tanggapan Ghufron

Dihubungi terpisah, Ghufron menyatakan bahwa penambahan hartanya itu terjadi lantaran aset yang dimilikinya berupa properti.

"Perlu Saya jelaskan, aset Saya kebanyakan properti tanah dan bangunan yang Saya beli dari lelang negara, sehingga harga pembeliannya relatif murah,” ujar Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

"Selanjutnya saya renovasi dan saya jadikan rumah atau kosan, kadang saya jual kembali setelah renovasi," ucap dia.

Ghufron mengakui bahwa dirinya memiliki tiga lokasi kost di daerah Jember, Jawa Timur dengan jumlah sekitar 70 kamar serta kolam pemancingan lebih dari 1 hektar.

Namun, dia memastikan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya telah dilaporkan dalam LHKPN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Nasional
Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.