Lalu mendapat peringkat I Capaian Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan pemanfaatan computer assisted test (CAT) dalam rekrutmen pegawai.
Baca juga: Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan Desa Antikorupsi
Sementara itu capaian secara internal, di antaranya program pengumpulan data SDGs Desa. Hal ini termasuk upaya mengarahkan desa untuk mencapai indikator-indikator dalam SDGs Desa terus menunjukkan progress menggembirakan.
“Capaian-capaian tersebut tidak boleh membuat kami terlena. Sebaliknya harus terus menjadi penyemangat untuk meraih hasil lebih baik di tahun 2022,” imbuh Gus Halim.
Capaian tersebut, sebut dia, harus dimanfaatkan dalam forum rapim untuk merefleksikan kerja-kerja kementerian selama satu tahun di anggaran 2021.
Refleksi kementerian tersebut mengenai apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian capaian output serta dampak program dan kegiatan yang dilakukan dan seberapa besar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.
Baca juga: Demi Capai Tujuan SDGs Desa, Kemendesa PDTT Lakukan Pendataan Besar-besaran
"Serta tentunya untuk mendapatkan informasi yang valid dan detail. Hal ini terkait variabel-variabel yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap program dan kegiatan yang telah kami implementasikan selama 2021," ujar Gus Halim.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim berharap, kesalahan Kemendesa PDTT pada 2021 tidak terulang pada 2022.
“Terdapat sejumlah catatan minor dari jajaran Kemendes PDTT yang harus diperbaiki pada 2022,” ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) itu.
Catatan minor tersebut, antara lain belum meratanya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan pembangunan desa.
Baca juga: Mendes PDTT Ingatkan Perencanaan Pembangunan Desa Tak Keluar dari Budaya Masyarakat
Bahkan, kata Gus Halim, masih banyak yang belum memahami secara utuh tentang arah pembangunan desa dan SDGs Desa pada level pimpinan, ASN, dan non-ASN di Kemendesa PDTT.
"Lemahnya kapasitas pegawai Kemendesa PDTT untuk kolaborasi berdampak pada belum jelas dan kuatnya posisi kami. Bahkan masih ada yang memandang SDGs Desa hanya sebatas proyek kementerian,” ujarnya.
Padahal, sebut Gus Halim, SDGs Desa adalah arah kebijakan nasional pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk mengatasi kesejangan posisi Kemendesa PDTT, Gus Halim menekankan, bahwa pihaknya harus memulai gerakan.
Baca juga: Perkuat Pengarsipan di Desa, Kemendesa PDTT Disebut Gus Halim Bakal Gandeng ANRI
Adapun gerakan yang dimaksud, yaitu kampanye integritas dan anti korupsi, kampanye arah pembangunan desa SDGs Desa dan memastikan desa, perdesaan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, serta daerah-daerah terluar dan perbatasan menjadi sabuk pengaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan sabuk pengaman NKRI, kata dia, semua daerah akan terbebas dari benih-benih radikalisme dan tindak kekerasan atas nama apapun, yang dapat merongrong kebhinekaan Indonesia.