KILAS

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kemendesa PDTT dan KPK Luncurkan "Desa Antikorupsi"

Kompas.com - 01/12/2021, 17:08 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Lurah Panggungharjo Wahyudi meluncurkan Desa Antikorupsi di Kampoeng Mataraman, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021). DOK. Humas Kemendesa PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Lurah Panggungharjo Wahyudi meluncurkan Desa Antikorupsi di Kampoeng Mataraman, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

 

KOMPAS.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Desa Antikorupsi di Kampoeng Mataraman, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

Program tersebut merupakan salah satu upaya kedua pihak, terutama KPK, mengantisipasi tingginya dugaan penyimpangan dana desa (DD) di beberapa tahun terakhir.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap, peluncuran program Desa Antikorupsi bisa mengajak aparatur dan masyarakat desa terlibat aktif.

“Utamanya dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Saya ingin langkah ini tidak hanya diterapkan di hilir, tetapi juga menyentuh hulu,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Menurutnya, program Desa Antikorupsi merupakan bagian dari percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Desa yang mengatur agar banyak pihak terlibat demi mewujudkan good and clean government.

"Salah satu prasyarat dalam pembangunan desa adalah transparan dan partisipasi masyarakat desa. Prasyarat ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa," kata Gus Halim saat menghadiri peluncuran program Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, UU Desa juga telah mengatur peran pihak-pihak yang harus terlibat, di antaranya pemerintah dan lembaga negara seperti KPK.

Adapun peran berbagai pihak tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti penataan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Baca juga: Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Oleh karenanya, Gus Halim menambahkan, keberadaan Desa Antikorupsi penting karena belum semua perangkat desa memahami tata kelola keuangan, manajemen teknis, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Tak hanya itu, berbagai batasan juga telah diatur, mulai dari larangan bagi kepala desa (kades) ketika membuat keputusan yang merugikan kepentingan umum alias menguntungkan diri sendiri maupun anggota keluarga.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.