Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta PTM 100 Persen, Anggota DPR Minta Tetap Waspada dan Disiplin Protokol Kesehatan

Kompas.com - 03/01/2022, 16:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta semua pihak tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 terutama varian Omicron di Indonesia.

Alifudin mengatakan, kewaspadaan itu harus ditingkatkan menyusul diberlakukannya pembelajaran tatap muka yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami minta tetap waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan apabila PTM 100 persen tetap dilakukan," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Kemendikbud: 59 Persen Sekolah di Indonesia Bisa Gelar PTM Kapasitas 100 Persen

Politikus PKS itu menyadari bahwa pelaksanaan sekolah tatap muka memang dirindukan. Selain itu, banyak pihak juga sudah merasa jenuh dengan sekolah online selama pandemi melanda.

Hanya saja, kata dia, harus dipastikan terlebih dahulu terkait kesiapan menjalankan PTM 100 persen.

Kesiapan itu di antaranya mulai dari tenaga pengajar dan perangkat satuan pendidikan harus sudah divaksinasi Covid-19.

"Selain itu, siswa yang sudah memenuhi syarat vaksin juga sudah divaksinasi. Agar semua pihak merasa tenang dalam melakukan PTM," ucap dia.

Baca juga: Pelaksanaan PTM 100 Persen di Bawah Ancaman 136 Kasus Omicron di Indonesia

Di sisi lain, Alifudin meminta pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan vaksinasi Covid-19 terutama untuk tenaga pendidik serta peserta didik berusia 6-11 tahun.

Lebih lanjut, ia menekankan agar Pemprov DKI maupun pemerintah daerah (Pemda) lain yang akan menerapkan PTM 100 persen lebih berhati-hati.

Menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen itu sejatinya dapat dimulai secara bertahap.

Baca juga: Presiden Jokowi Putuskan Vaksinasi Booster Dimulai 12 Januari 2022

"Bisa kita mulai secara bertahap dari 50 persen kehadiran dan seterusnya. Serta melakukan screening rutin demi mencegah klaster baru Covid-19 terutama Varian Omicron," pungkasnya.

Diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar PTM setiap hari dengan jumlah siswa setiap kelas mencapai 100 persen dari kapasitas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com