Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota DPR Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat soal Sifat dan Gejala Omicron

Kompas.com - 31/12/2021, 12:15 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Netty Prasetiyani Heryawan meminta pemerintah melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang gejala dan sifat Covid-19 varian Omicron.

“Jangan hanya ribut soal masuknya Omicron, tapi masyarakat tidak diberitahu bagaimana langkah mitigasinya,” tukas Netty saat dihubungi, Kamis (30/12/2021).

Ia juga ingin agar pemerintah mendorong masyarakat untuk lapor apabila menemukan kasus Omicron di lapangan.

Selain itu, Netty berharap pemerintah dapat membatasi akses wisatawan yang datang dari luar negeri untuk mencegah penyebaran Omicron.

“Menurut para epidemiolog, varian Omicron ini berasal dari luar negeri sehingga pemerintah harus membatasi akses pelancong dari luar negeri ke Indonesia,” katanya.

Baca juga: Netty Heryawan Minta Perempuan Dilibatkan sebagai Subyek Pembangunan

Lebih lanjut, ia mengatakan, pembatasan akses wisatawan dari luar negeri perlu diikuti dengan pengetesan, pelacakan, dan karantina yang ketat.

“Khusus untuk proses karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pelajar yang akan ditempatkan di Wisma Atlet dan lokasi lainnya, perlu diperbaiki tata cara dan prosedurnya,” ujar Netty.

Ia menuturkan, prosedur karantina harus diperbaiki mulai dari kedatangan di bandara sampai ke lokasi tujuan karantina agar tidak memicu kegaduhan seperti yang dikeluhkan warga dan menjadi ramai di media.

Pada kesempatan sama, Netty meminta pemerintah untuk memastikan para pendatang dari luar negeri selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 varian Omicron.

Adapun untuk mengantisipasi lonjakan kasus Omicron, lanjut dia, pemerintah harus meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan (faskes).

Baca juga: Simpang Siur Larangan Pembatasan Perjalanan ke Turki di Tengah Omicron

Pemerintah juga tidak perlu takut untuk memperketat mobilitas masyarakat jika memang itu yang dibutuhkan untuk menghadapi Omicron,” ucapnya.

Menurut Netty, cakupan vaksinasi Covid-19 juga harus terus ditingkatkan, termasuk memastikan pengadaan vaksin dan distribusinya ke daerah.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa kasus Omicron di Indonesia paling banyak ditemukan dari pelaku perjalanan asal Turki dan Arab Saudi.

“Dari Turki itu kebanyakan wisatawan, tapi kalau dari negara Arab Saudi dan beberapa negara lainnya kebanyakan PMI,” jelasnya dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis.

Baca juga: Webinar UGM: Yuk Kenali dan Cegah Varian Omicron

Adapun pemerintah terus mendorong agar masyarakat taat menjalankan prokes 6M seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021.

Prokes 6M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah kerumunan, serta menghindari makan bersama.

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul “Cegah Penyebaran Omicron, Pemerintah Diminta Batasi Turis Asing”

Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Krisiandi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com