Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KALEIDOSKOP 2021] UU Cipta Kerja Produk "Ugal-ugalan" Berujung Vonis Inkonstitusional

Kompas.com - 31/12/2021, 07:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Undang-Undang Cipta Kerja dan polemik ibarat dua sisi mata uang. Tak terpisahkan.

Pada 2020, pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja yang serbakilat dan tertutup menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Tahun 2021, UU Cipta Kerja terbukti inkonstitusional bersyarat, setahun usai permohonan uji formil didaftarkan oleh pemohon yang notabene sejumlah serikat pekerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: [KALEIDOSKOP 2021] Rapor Merah Capaian Legislasi DPR dan Pelajaran dari UU Cipta Kerja

Putusan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional dibacakan oleh majelis hakim MK Kamis (25/11/2021). Dengan putusan ini, maka UU Cipta Kerja terbukti cacat prosedur alias tidak berlandaskan tertib hukum, salah satunya karena tidak melibatkan partisipasi publik.

Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian, memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak berkekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Baca juga: Siapa Kolonel P, Perwira TNI yang Tabrak dan Buang Hidup-hidup Handi-Salsa ke Sungai

Ugal-ugalan

Mari mengilas balik sepak terjang undang-undang kontroversial ini. Presiden Joko Widodo jadi orang yang mengusulkan pembentukannya ke DPR pada 7 Februari 2020.

Sejak masih berupa rancangan undang-undang (RUU), penolakan ramai di mana-mana karena beleid ini bias kepentingan oligarki. Dengan kata lain, dari segi substansi/isi, regulasi ini diprediksi menguntungkan elite dan merugikan yang bukan elite.

Baca juga: Sentilan dari Senayan untuk Gubernur Edy Rahmayadi yang Jewer Pelatih Biliar

Penolakan bergema dari mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, hingga buruh. Demonstrasi pecah di belasan provinsi. Hampir 6.000 orang ditangkap polisi.

KontraS menerima sedikitnya 1.500 laporan kekerasan aparat. Para korban mulai dari mahasiswa hingga jurnalis yang sedang bekerja.

Badai unjuk rasa tak juga mengubah sikap pemerintah dan DPR. Pembahasannya di tengah pandemi Covid-19 jalan terus, meski kritik tak kurang banyak dilancarkan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com