Kompas.com - 31/12/2021, 07:45 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2020). Unjuk rasa ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut menuntut agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan dan naikkan upah minimum 2021. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.
ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2020). Unjuk rasa ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut menuntut agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan dan naikkan upah minimum 2021. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com – Undang-Undang Cipta Kerja dan polemik ibarat dua sisi mata uang. Tak terpisahkan.

Pada 2020, pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja yang serbakilat dan tertutup menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Tahun 2021, UU Cipta Kerja terbukti inkonstitusional bersyarat, setahun usai permohonan uji formil didaftarkan oleh pemohon yang notabene sejumlah serikat pekerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: [KALEIDOSKOP 2021] Rapor Merah Capaian Legislasi DPR dan Pelajaran dari UU Cipta Kerja

Putusan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional dibacakan oleh majelis hakim MK Kamis (25/11/2021). Dengan putusan ini, maka UU Cipta Kerja terbukti cacat prosedur alias tidak berlandaskan tertib hukum, salah satunya karena tidak melibatkan partisipasi publik.

Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian, memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak berkekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Baca juga: Siapa Kolonel P, Perwira TNI yang Tabrak dan Buang Hidup-hidup Handi-Salsa ke Sungai

Ugal-ugalan

Mari mengilas balik sepak terjang undang-undang kontroversial ini. Presiden Joko Widodo jadi orang yang mengusulkan pembentukannya ke DPR pada 7 Februari 2020.

Sejak masih berupa rancangan undang-undang (RUU), penolakan ramai di mana-mana karena beleid ini bias kepentingan oligarki. Dengan kata lain, dari segi substansi/isi, regulasi ini diprediksi menguntungkan elite dan merugikan yang bukan elite.

Baca juga: Sentilan dari Senayan untuk Gubernur Edy Rahmayadi yang Jewer Pelatih Biliar

Penolakan bergema dari mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, hingga buruh. Demonstrasi pecah di belasan provinsi. Hampir 6.000 orang ditangkap polisi.

KontraS menerima sedikitnya 1.500 laporan kekerasan aparat. Para korban mulai dari mahasiswa hingga jurnalis yang sedang bekerja.

Badai unjuk rasa tak juga mengubah sikap pemerintah dan DPR. Pembahasannya di tengah pandemi Covid-19 jalan terus, meski kritik tak kurang banyak dilancarkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.