Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KALEIDOSKOP 2021] Drama Kudeta Partai Demokrat yang Libatkan Moeldoko

Kompas.com - 28/12/2021, 11:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko merupakan salah satu isu yang menarik perhatian publik Tanah Air sepanjang 2021.

Isu "kudeta" di Partai Demokrat ini muncul bak petir di siang bolong dengan diawali konferensi pers yang digelar oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Baca juga: Menanti Babak Baru Drama Kudeta Demokrat Setelah Gugatan Moeldoko Tak Diterima PTUN

Konferensi pers itu digelar AHY setelah ia mendapat informasi bahwa ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

Menanggapi tudingan tersebut, Moeldoko mengaku pernah beberapa kali bertemu dengan kader-kader Partai Demokrat meski ia tidak mau mengungkap isi pertemuan tersebut.

Menurut Moeldoko, hal yang terjadi di Partai Demokrat saat itu merupakan hal yang biasa dan bagian dari dinamika politik.

"Itu urusan intern partailah. Kan tidak etis lah kalau saya bicara. Itu urusan partai," kata Moeldoko, 3 Februari 2021.

Ia pun meminta pihak Demokrat untuk tidak khawatir terhadap pertemuan antara ia dan sejumlah kader Demokrat.

"Dan saya siapa sih? Dan saya ini apa? Wong biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi," ujar Moeldoko ketika itu.

Baca juga: Soal Kudeta di Demokrat, AHY: Perjuangan Belum Selesai

Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perang urat syaraf antara Demokrat kepemimpinan AHY dan kubu yang menginginkan KLB.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) pun sampai harus turun gunung untuk menghadapi isu kudeta yang melibatkan mantan anak buahnya itu.

Pada 24 Februari 2021, SBY memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin merebut Partai Demokrat. Ia menegaskan, Demokrat tidak untuk diperjualbelikan.

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY.

Ia pun berujar, jika gerakan kudeta itu berhasil, demokrasi di Indonesia akan mengalami krisis karena sebuah partai politik dapat diambil alih begitu saja.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY.

Sementara itu, kubu kontra-AHY yang digawangi sejumlah kader Demokrat seperti Jhonni Allen Marbun, Max Sopacua, dan Darmizal beberapa kali menggelar konferensi pers untuk menggaungkan wacana KLB.

Baca juga: Mahfud Ungkap Jokowi Enggan Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko sekalipun Teman

Pada 22 Februari, Max Sopacua mengeklaim bahwa deklarator dan senior partai menginginkan perubahan di Partai Demokrat.

Menurut dia, KLB mesti digelar karena arah kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max, dikutip dari Tribunnews.com.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com