Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Transmisi Lokal Kasus Covid-19 Varian Omicron Bisa Terjadi, jika...

Kompas.com - 27/12/2021, 14:55 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Masdalina Pane menilai, belum adanya temuan transmisi lokal kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air membuktikan indikator pengendalian pandemi masih baik.

Namun, Masdalina mengatakan, transmisi lokal bisa saja terjadi jika ada "rembesan" kasus varian Omicron dari pintu-pintu masuk ke Indonesia.

"Apakah ke depan bisa terjadi (transmisi lokal)? Tentu saja bisa, selalu ada rembesan keluar dari pintu masuk. Tapi itu bisa dikendalikan dengan teknik pengendalian epidemiologi yang standar," kata Masdalina saat dihubungi, Senin (27/12/2021).

Teknik pengendalian yang dimaksud, antara lain, menutup pintu masuk dari negara-negara dengan kasus yang tinggi. Kemudian, melakukan karantina di pintu masuk, bahkan memperpanjang hari karantina.

Baca juga: Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Belum Berencana Perketat Pembatasan Aktivitas Masyarakat

Berikutnya, meningkatkan surveilans epidemiologi di berbagai tingkat, memperkuat tindakan pencegahan dengan protokol kesehatan, mempercepat cakupan vaksinasi, dan melakukan upaya pelacakan, pengetesan, pengobatan (tracing, testing, treatment/3T) dengan masif dan disiplin.

Dari sejumlah teknik pengendalian wabah itu, Masdalina berpendapat pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan surveilans di berbagai tingkat dan mempercepat vaksinasi Covid-19.

"Tapi mungkin tidak diekspos saja ya. Kalau di-counter pasti jawabannya sudah dilakukan," tuturnya.

Menurut Masdalina, meski vaksinasi bukan kunci utama pengendalian, tapi dapat menekan angka kematian sehingga layanan fasilitas kesehatan pun tetap memadai.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, 98 persen kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah akan memperketat proses karantina pelaku perjalanan internasional.

Baca juga: Percepat Identifikasi Omicron, Kemenkes Siapkan Mesin PCR Baru

"Kita harus melidungi 270 juta rakyat kita yang sekarang kondisinya membaik, jadi tolong dipahami bahwa proses karantina dari luar negeri akan kita perketat," kata Budi dalam konferensi pers secara daring, Senin (27/12/2021).

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, lockdown di level mikro seperti yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet dapat dilakukan jika transmisi lokal akibat varian Omicron sudah terdeteksi.

Luhut mengatakan, dengan menerapkan lockdown di RSDC Wisma Atlet, kasus Covid-19 dari Varian Omicron terlihat dikunci di satu tempat saja.

Namun, ia menuturkan, pemerintah belum dapat memastikan apakah varian Omicron sudah menyebar di tempat lain.

"Langkah lockdown di level mikro, seperti yang dilakukan di Wisma Atlet, dapat kita implementasikan seandainya transmisi lokal varian Omicron sudah terdeteksi," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com