Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Siap Beri Izin Konsesi Pertanian hingga Minerba ke Pemuda NU

Kompas.com - 22/12/2021, 19:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya siap memberikan izin konsesi pertanian hingga mineral dan batu bara (minerba) kepada generasi muda Nahdlatul Ulama (NU).

Dia menawarkan kepada generasi muda NU agar membentuk sebuah wadah, baik PT atau kelompok usaha.

"Kalau siap saya menyiapkan konsesi. Terserah untuk digunakan pertanian silahkan, saya juga ingin konsesi minerba. Yang ingin bergerak di usaha nikel, batubara, bauksit, tembaga silakan," ujar Jokowi pada Muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/12/2021).

"Tapi, sekali lagi ini dalam kelompok usaha besar. Sehingga bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lainnya untuk ikut menikmati. Ini merupakan sebuah kerja besar tapi saya melihat potensi di NU ada, tinggal merajutnya," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di HUT PSI

Dia menilai banyak generasi muda NU yang memiliki kemampuan di berbagai bidang.

Jika berbagai kemampuan itu bisa disatukan, presiden yakin dapat lebih memberi manfaat untuk masyarakat.

Jokowi pun mengungkapkan, para santri NU juga banyak yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi.

Sehingga dia berpesan agar kemampuan ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

"Kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, masyarakat. Jangan sampai ini merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi mengakui bahwa persoalan pemerataan ekonomi bukan hal mudah dilakukan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj dalam muktamar tersebut.

Baca juga: Jokowi: Butuh Keberanian Stop Ekspor Raw Material, Tak Apa Kalah di WTO

"Berkaitan dengan ekonomi umat, kita tahu banyak yang disampaikan mengenai masalah pemerataan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBNU yang telah menyampaikan," ujar Jokowi.

"Memang kita harus berbicara apa adanya, pemerataan bukan sebuah hal yang gampang untuk dilakukan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com