Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Kompas.com - 09/12/2021, 14:22 WIB
Ilustrasi DPR. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DIlustrasi DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menggelar rapat pembahasan perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk mengubah ketentuan soal keanggotaan panitia khusus (pansus), Kamis (9/12/2021).

Perubahan ini dilakukan untuk mengatur pansus agar jumlah anggotanya dapat lebih dari 30 orang dan jumlah pimpinannya dapat lebih dari 4 orang.

"Ketentuan ini untuk mengakomodasi prinsip dari keanggotan dan pimpinan pansus yang dimungkinkan lebih dari 30 orang keanggotaan dan lebih dari 4 orang anggota pimpinan," kata Tenaga Ahli Baleg DPR Widodo, Kamis.

Baca juga: DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

Widodo menjelaskan, saat ini Pasal 104 Ayat (2) Peraturan DPR 1/2020 mengatur bahwa jumlah anggota pansus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 orang.

Sedangkan, Pasal 105 Ayat (2) peraturan yang sama menyatakan pimpinan pansus terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua.

Namun, pada Selasa (7/12/2021) lalu, rapat paripurna DPR telah menetapkan pansus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang terdiri dari 56 orang anggota dan 6 orang pimpinan.

"Berdasarkan adanya kebutuhan hukum tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap Pasal 104 dan 105 dari Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, tentunya perubahan tersebut perlu mencantumkan keberlakuan dari peraturan DPR yang nanti perubahan ini supaya berlaku sebelum 7 Desember 2021," ujar Widodo.

Baca juga: Mafia Merajalela, Bagaimana Keamanan Pemilikan Tanah di IKN Baru?

Widodo menuturkan, perubahan peraturan ini akan menyisipkan satu ayat baru di antara Pasal 104 Ayat (2) dan Ayat (3) untuk membolehkan jumlah anggota pansus di atas 30 orang.

"Disisipkan satu ayat baru yakni Ayat (2A) yang berbunyi sebagai berikut, jumlah anggota pansus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat bertambah sesuah dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR," ujar Widodo.

Kemudian, perubahan juga akan menyisipkan satu ayat baru di antara Pasal 105 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi, "Jumlah pimpinan pansus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapa rapat paripurna DPR".

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.