Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Food Estate dan Pemindahan IKN, Anggota DPR: Belum Ada Saja, Hampir Semua Kalimantan Dilanda Banjir

Kompas.com - 22/11/2021, 16:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyinggung dua program besar pemerintah, food estate di Kalimantan Tengah dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, saat membahas banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Daniel meminta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menaruh perhatian khusus pada dua program tersebut dengan cara melakukan kajian mendalam.

Sebab, Daniel khawatir dua program pemerintah itu justru akan memperparah kondisi alam di Kalimantan sehingga menyebabkan meningkatnya bencana alam.

"Saya ingin memastikan, peran KLHK itu benar-benar sebagai bemper, yaitu program food estate kita dan program ibu kota baru. Belum ada food estate dan ibu kota baru saja, Kalimantan, karena enggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua Kalimantan itu dilanda banjir Pak," kata Daniel dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Greenpeace Sebut Banjir Sintang karena Deforestasi, Kalbar Sudah Kehilangan 1,2 Juta Hektar Hutan

Politikus PKB itu kemudian mengungkit besaran anggaran yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan dua program tersebut.

Ia mengaku khawatir, jika dana besar untuk dua program itu kemudian berakhir sia-sia lantaran banjir akan terus terjadi.

Untuk itu, Daniel mendesak KLHK mementingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ketika terjadi pembangunan besar di wilayah Indonesia, terkhusus Kalimantan.

"Jangan sampai triliunan rupiah sudah kita bangun akhirnya ludes oleh bencana. Jangan sampai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan akhirnya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi menambah bencana," pinta dia.

Selain meminta perhatian untuk kajian mendalam food estate atau penyediaan cadangan pangan dan pemindahan IKN, Daniel mendesak KLHK juga mengecek Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi.

Baca juga: Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

Pasalnya, kata dia, kedua DAS tersebut kondisinya sudah sangat kritis sejak lama. Sehingga, potensi terjadinya banjir selalu akan terjadi.

Ia pun mendorong adanya pemulihan pada kedua DAS tersebut melalui kajian lebih mendalam yang dilakukan KLHK secepatnya.

"Perlu dilakukan pemulihan yang ada, tindakan afirmatif dari pemulihan DAS Kapuas dan Melawi," tutur Daniel.

Sebelumnya, kritik soal food estate dan pemindahan IKN terus terjadi. Terkait food estate, muncul kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Baca juga: Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Saat itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan, pembangunan dengan konsep food estate bahkan memicu konflik di masyarakat.

"Karena menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan seterusnya," kata Yuyun ketika ditanya pendapat soal pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait pembangunan dan deforestasi, Kamis (4/11/2021).

Sementara itu, informasi terkini mengenai pembiayaan pembangunan IKN disebut hingga mencapai 35 miliar Dolar AS atau setara Rp 504,4 triliun (kurs 1 dollar AS= Rp 14.412).

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat menghadiri Indonesia-UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com