Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Disebut Negara Paling Tidak Responsif terhadap Krisis Iklim

Kompas.com - 08/12/2021, 14:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Stop Bencana Mellisa Kowara mengungkapkan, Indonesia menjadi negara paling tidak responsif terhadap adanya krisis iklim.

Berdasarkan data dari YouGov, Mellisa mengatakan bahwa Indonesia berada di atas Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, India, Meksiko, Thailand dan Australia sebagai negara yang masyarakatnya tidak responsif terhadap krisis iklim.

"Indonesia satu negara yang paling banyak orang tidak percaya terhadap adanya krisis iklim," kata Mellisa dalam acara virtual bertajuk "Deklarasi Darurat Iklim: Satu Langkah Cegah Bencana", Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Rusak dan Eksploitasi Kekayaan Lingkungan Berlebihan

Namun, Mellisa menilai hal tersebut bukan sepenuhnya masyarakat Indonesia tidak percaya adanya krisis iklim.

Melainkan ada pula yang percaya, tetapi menilai bahwa krisis iklim diakibatkan adanya aktivitas manusia yang berlebihan terhadap perusakan lingkungan.

Sehingga, kata dia, ada masyarakat yang memercayai bahwa bencana alam merupakan hukuman dari Tuhan lantaran ulah manusia.

"Dan itu sangat berbahaya, karena mengakibatkan orang-orang untuk tidak bergerak, tidak melakukan reaksi, tidak berubah," ucap Mellisa.

Kendati demikian, ia menilai bahwa kenyataan bahwa Indonesia negara paling banyak yang tidak percaya terhadap krisis iklim, tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada masyarakat.

Baca juga: Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Menurut dia, masalah itu diakibatkan kurangnya pemahaman dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah dalam mensosialisasikan krisis iklim pada masyarakat.

"Pengertian terhadap sains di balik krisis ini juga tidak terlihat di pemangku kebijakan," ujar dia.

Ia pun mencontohkan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan terkait banjir besar di Kalimantan diakibatkan curah hujan.

"Oke, lalu? Bisa apa kita?," ujar Mellisa.

Tak hanya itu, pernyataan berikutnya yang dinilai menyakitkan adalah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait deforestasi dan pembangunan.

Baca juga: Di RDP, Komisi IV Kritik Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

Ia menyinggung pernyataan yang dinilainya bertolak belakang dengan tugas dan fungsi Menteri LHK yaitu melindungi lingkungan.

"Seharusnya, kementerian lingkungan hidup itu melindungi lingkungan hidup tapi kenyataannya tidak. Dan pernyataannya dia yang membuat membuka mata kita semua bahwa memang tidak ada pemahaman terhadap krisis iklim yang komprehensif bahkan di tingkat kementerian, bahkan di tingkat menteri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com