Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: 96 Negara Belum Penuhi Target WHO Capai Vaksinasi Covid-19 40 Persen

Kompas.com - 07/12/2021, 12:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, saat ini 96 negara belum memenuhi target WHO untuk mencapai vaksinasi Covid-19 sebesar 40 persen populasi tiap negara.

Padahal, WHO telah menetapkan bahwa akhir 2021, target tersebut harus tercapai dalam rangka mengatasi pandemi.

"Sebanyak 96 negara masih belum memenuhi target WHO untuk mencapai 40 persen vaksinasi penduduknya pada akhi 2021. Padahal, waktunya tinggal beberapa minggu lagi," ujar Retno di acara USAID Virtual Closed-Door Ministerial Meeting, dikutip dair siaran pers, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 113 Juta Jiwa di Akhir 2021

Oleh karena itu, Retno pun menilai pentingnya kemitraan untuk mencapai target tersebut.

Sebab, kesenjangan vaksinasi global masih lebar karena negara berpenghasilan rendah hanya menerima 0,6 persen dari seluruh vaksin yang ada.

"Untuk jangka pendek, fokus utama yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana semua negara meningkatkan kerja sama untuk memenuhi target WHO," kata dia.

Menurut dia, ada dua hal yang dapat dilakukan agar dapat mencapai hal tersebut.

Pertama, percepatan akses global terhadap vaksin, termasuk berbagi dosis.

Retno mengatakan, dosis yang diberikan harus memiliki masa kadaluarsa yang panjang dan terdapat timeline distribusi yang jelas.

"Masih banyak yang belum diketahui tentang varian Omicron. Hendakanya kebijakan negara-negara ke depan tidak semakin mempersulit upaya mencapai kesetaraan vaksin," kata Retno.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Kedua, penguatan kapasitas penyerapan di negara penerima.

Menurut dia, saat ini banyak negara yang tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur memadai untuk mendistribusikan vaksin kepada penduduknya.

Adapun untuk jangka panjang, Retno menekankan pentingnya penguatan keterlibatan negara berkembang dalam rantai pasok vaksin global.

"Hal ini dapat dilakukan dengan mendiversifikasi manufaktur vaksin global, membangun pusat produksi dan distribusi vaksin kawasan, memfasilitasi teknologi transfer, dan meningkatkan akses terhadap bahan mentah vaksin," kata dia.

Sementara itu, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, meski vaksin pertama telah disuntikkan setahun lalu, tetapi saat ini masih banyak negara yang mengalami hambatan mengubah vaksin menjadi vaksinasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com