Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: 96 Negara Belum Penuhi Target WHO Capai Vaksinasi Covid-19 40 Persen

Kompas.com - 07/12/2021, 12:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, saat ini 96 negara belum memenuhi target WHO untuk mencapai vaksinasi Covid-19 sebesar 40 persen populasi tiap negara.

Padahal, WHO telah menetapkan bahwa akhir 2021, target tersebut harus tercapai dalam rangka mengatasi pandemi.

"Sebanyak 96 negara masih belum memenuhi target WHO untuk mencapai 40 persen vaksinasi penduduknya pada akhi 2021. Padahal, waktunya tinggal beberapa minggu lagi," ujar Retno di acara USAID Virtual Closed-Door Ministerial Meeting, dikutip dair siaran pers, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 113 Juta Jiwa di Akhir 2021

Oleh karena itu, Retno pun menilai pentingnya kemitraan untuk mencapai target tersebut.

Sebab, kesenjangan vaksinasi global masih lebar karena negara berpenghasilan rendah hanya menerima 0,6 persen dari seluruh vaksin yang ada.

"Untuk jangka pendek, fokus utama yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana semua negara meningkatkan kerja sama untuk memenuhi target WHO," kata dia.

Menurut dia, ada dua hal yang dapat dilakukan agar dapat mencapai hal tersebut.

Pertama, percepatan akses global terhadap vaksin, termasuk berbagi dosis.

Retno mengatakan, dosis yang diberikan harus memiliki masa kadaluarsa yang panjang dan terdapat timeline distribusi yang jelas.

"Masih banyak yang belum diketahui tentang varian Omicron. Hendakanya kebijakan negara-negara ke depan tidak semakin mempersulit upaya mencapai kesetaraan vaksin," kata Retno.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Kedua, penguatan kapasitas penyerapan di negara penerima.

Menurut dia, saat ini banyak negara yang tidak memiliki sumber daya dan infrastruktur memadai untuk mendistribusikan vaksin kepada penduduknya.

Adapun untuk jangka panjang, Retno menekankan pentingnya penguatan keterlibatan negara berkembang dalam rantai pasok vaksin global.

"Hal ini dapat dilakukan dengan mendiversifikasi manufaktur vaksin global, membangun pusat produksi dan distribusi vaksin kawasan, memfasilitasi teknologi transfer, dan meningkatkan akses terhadap bahan mentah vaksin," kata dia.

Sementara itu, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, meski vaksin pertama telah disuntikkan setahun lalu, tetapi saat ini masih banyak negara yang mengalami hambatan mengubah vaksin menjadi vaksinasi.

"COVAX telah memainkan peran penting dan saat ini telah mendistribusikan lebih dari 600 juta dosis ke 144 negara dan teritori," ujar Terdros.

"Dalam 2 bulan terakhir, COVAX telah mendistribusikan vaksin dalam jumlah yang lebih besar dari total distribusi selama 8 bulan," ucap dia.

Baca juga: 20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Oleh karena itu, Tedros mengaskan pentingnya transparansi dalam pendistribusian vaksin dengan memperhatikan masa kadaluarsanya.

Di samping itu, kapasitas testing, sequencing, ketersediaan oksigen, dan obat-obatan juga perlu ditingkatkan.

Adapun pertemuan tersebut dihadiri 20 menteri dan 9 perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara.

Pertemuan membahas percepatan program vaksinasi dan mentransformasi vaksin menjadi vaksinasi, khususnya di negara berkembang yang memiliki keterbatasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com