Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Kompas.com - 02/12/2021, 22:14 WIB
Kristian Erdianto

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, Indonesia harus mengajak negara-negara maju untuk berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim.

"Indonesia harus mengajak negara-negara maju untuk terus berkomitmen mengatasi perubahan iklim. Perlu ada kesadaran bersama bahwa green economy adalah strategi investasi untuk masa depan," kata Puan, dikutip dari Antara, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Serius soal Perubahan Iklim, Jokowi Akan Ajak Pemimpin G20 ke Hutan Mangrove di Bali

Puan menilai diperlukan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau.

Ia mengatakan, dibutuhkan kemauan politik negara secara global untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau, yang bisa menjadi terobosan dalam forum G20.

"Negara-negara besar harus bersatu menanggulangi emisi. Maka kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana," ujarnya.

Puan sepakat dengan misi pemerintah yang ingin menjadikan kepemimpinan Indonesia di G20 untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang.

Ia menegaskan, negara maju harus menjadi pemimpin dalam pengurangan emisi dan harus memberi bantuan kepada negara berkembang dalam upaya menghijaukan bumi.

"Baik itu dari sisi keuangan, hingga teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang," katanya.

Baca juga: Ajak Para Dubes Tinjau Pesemaian Rumpin, Jokowi Klaim Keseriusan RI Tangani Dampak Perubahan Iklim

Ia mendukung komitmen pemerintah yang akan mendorong dikeluarkannya aksi-aksi nyata saat KTT G20 2022.

Menurut dia, Indonesia sebagai ketua G20 disebut perlu mengangkat isu pembangunan hijau atau rendah karbon dan keadilan vaksin.

"Keketuaan G20 Indonesia punya misi agar dunia bisa keluar dari krisis dengan lebih baik dan tangguh. Terkait topik pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia harus mendukung dunia menerapkan strategi pembangunan hijau secara global dalam upaya mengurangi emisi," ujarnya.

Adapun untuk pertama kali Indonesia terpilih sebagai pemegang kursi keketuaan G20, sejak forum utama kerja sama ekonomi internasional itu dibentuk pada 1999.

KTT G20 yang mengusung tema "Pulih Bersama, Pulih Semakin Kuat" akan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2022. Upacara pembukaan keketuaan G20 Indonesia 2022 digelar di Jakarta, Rabu malam (1/12/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Penanganan Perubahan Iklim Harus Perhatikan Sosial-Ekonomi Warga

Ia menilai, dorongan penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi harus terus dijadikan agenda global.

Hal itu menurut dia, transisi energi diperlukan untuk mencapai terwujudnya tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com