Jokowi Sebut Penanganan Perubahan Iklim Harus Perhatikan Sosial-Ekonomi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders secara virtual, Kamis (11/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan sejumlah langkah untuk menangani dampak perubahan iklim.

“Presiden menyampaikan bahwa penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan berimbang dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang juga memperhatikan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (12/11/2021).

Dalam keterangannya Jokowi menyampaikan bahwa konservasi hutan dan kekayaan laut serta transformasi menuju energi baru terbarukan harus menyejahterakan masyarakat kelompok berpendapatan rendah.

Secara khusus Presiden mengungkapkan beberapa program prioritas yang sedang dan akan dilakukan di Indonesia, di antaranya investasi pembangunan kawasan industri hijau.

Baca juga: Gugat Jokowi soal Pinjol, LBH Jakarta Sebut 11 Masalah yang Belum Diatur Pemerintah

Kemudian, pembangunan industri yang mencakup rantai pasok dari baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang potensinya sangat besar di Tanah Air.

“Presiden mengundang para investor dari anggota ABAC untuk dapat memanfaatkannya dan juga menjadi bagian dari para investor yang masuk dan bermitra dengan pihak-pihak di Indonesia,” kata Mahendra.

Selain perubahan iklim, dalam forum tersebut Jokowi juga membahas ihwal prioritas-prioritas utama Indonesia pascapandemi Covid-19. Misalnya penyelesaian vaksinasi dan perbaikan ekonomi secara cepat.

“Pertama, tentang prioritas-prioritas utama setelah berakhirnya COVID-19 termasuk bagaimana penyelesaian daripada vaksinasi dan recovery ekonomi secara cepat untuk kembali membuka perbatasan, dan juga membuka banyaknya permasalahan-permasalahan daripada health dengan aman, tetapi membuka untuk menggerakan perekonomian,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Baca juga: Jokowi Digugat Terkait Pinjaman Online, LBH Jakarta: Ada Pelanggaran HAM

Presiden juga membahas upaya Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) misanya dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan dan penduduk yang memang belum masuk ke dalam sistem ekonomi dunia.