Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Sulit Wujudkan Tujuan Negara jika Penyakit Korupsi Tak Selesai

Kompas.com - 01/12/2021, 14:22 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai sulit untuk mewujudkan tujuan negara jika empat masalah bangsa termasuk penyakit tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan.

Hal itu, ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Perizinan Tambang, Rabu (1/12/2021).

“Sulit rasanya mewujudkan tujuan negara kalau saja 4 Persoalan ini tidak bisa kita selesaikan, terutama masalah penyakit tindak pidana korupsi,” ucap Firli.

Ia pun menjelaskan empat masalah bangsa yang tengah dihadapi Indonesia. Pertama yakni terkait dengan bencana alam maupun non alam.

Firli menuturkan bahwa sejak tahun 2020 bangsa Indonesia telah menghadapi bencana non alam berupa pandemi Covid-19.

Baca juga: Firli Sebut Pelaku Usaha Punya Peran Penting Dalam Pemberantasan Korupsi

Namun, kata dia, krisis kesehatan itu harus mampu dimenangkan dan diatasi agar bangsa dan negara bisa melalui pandemi tersebut.

“Kami paham bahwa setiap penyelenggara negara, gubernur, kepala daerah, bupati dan wali kota memberikan andil besar dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan juga menyusun kebijakan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Firli.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan kabar gembira karena kita mampu mengatasi Covid-19 dan keluar dari krisis kesehatan,” tutur dia.

Kendati demikian, lanjut Firli, bangsa dan negara masih memiliki masalah lainnya berupa penyalahgunaan narkotika, terorisme dan radikalisme serta tindak pidana korupsi.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun menjelaskan mengapa persoalan tindak pidana korupsi menjadi penting dan masuk dalam masalah bangsa.

Firli menyebut, tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan yang serius. Selain itu, korupsi juga bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara dan kejahatan yang merugikan perekonomian negara.

Baca juga: Firli Bahuri: Kami Yakin, Pelaku Korupsi Harus Dihukum Mati, tapi...

Jauh dari itu, imbuh dia, korupsi juga merampas hak-hak rakyat.

“Sehingga saya katakan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, Kenapa? karena merampas hak azasi manusia, kualitas pendidikan bisa turun, kualitas pelayanan publik bisa turun, kualitas pembangunan sumber daya manusia bisa turun,” kata Firli.

“Kalau korupsi tidak bisa kita selesaikan dan korupsi masih merupakan persoalan kita bersama. Karenanya saya katakan korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan, corruption is a crime against humanity,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com