Kompas.com - 29/11/2021, 19:56 WIB
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Novel Baswedan dan Ferry Juliantono dalam konferensi pers di Restauran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021). KOMPAS.com / IRFAN KAMILPerwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Novel Baswedan dan Ferry Juliantono dalam konferensi pers di Restauran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menduga, ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam bisnis polymerase chain reaction (PCR) Covid-19.

Adapun bisnis terkait pemeriksaan tes Covid-19 yang dilakukan PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) itu diduga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Beberapa waktu lalu saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini. Di sana saya dan kawan-kawan bisa mulai memahami lebih jelas soal bahwa ada dugaan kolusi, atau korupsi. Maka ini jadi hal menarik," ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Novel Baswedan di Restauran Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dalam penyelidikan singkat tersebut, ujar Novel, terdapat beberapa pihak yang diduga memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk memonopoli dan menguasai bisnis PCR.

Eks Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik KPK ini mengatakan, dugaan adanya penguasaan bisnis tersebut membuat harga tes PCR di Indonesia menjadi lebih mahal dibanding harga tes PCR di India.

"Dan dengan penguasaan tersebut terjadi di Indonesia. Harga PCR sangat mahal dan ini dibebankan pada negara dengan pembiayaan Covid-19 dan juga pada kita semua," kata Novel.

Atas penyelidikan singkat tersebut, menurut dia, Koalisi Masyarakat Sipil berharap pihak-pihak yang diduga bermain dalam bisnis itu harus segera diungkap dan diusut tuntas.

"Kita berkeinginan agar orang-orang yang bermain dalam negara sedang bencana pandemi Covid-19, sedang menimpa seluruh dunia dan mereka tidak peduli HAM maka sangat wajar ini harus diusut tuntas," kata Novel.

"Bila ada kerugian negara harus ditarik kembali dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus dimintakan pertanggungjawaban," ucap dia.

Baca juga: Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Sementara itu, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil lainnya, Ferry Juliantono menyebut, pihaknya siap menjadi auditor rakyat untuk bekerja secara sukarela tetapi profesional untuk mengaudit PT GSI yang diduga melibatkan Luhut dan Erick.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.