Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia Puan Maharani berbicara tentang urgensi pemerataan vaksin Covid-19 hingga transparasi DPR ketika memimpin sesi debat kedua ajang General Debate Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly di Madrid, Spanyol, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya, distribusi vaksin saat ini masih belum merata di seluruh negara sehingga perlu diperhatikan. Sebab, pandemi tidak hanya memicu permasalahan sosial ekonomi, tetapi juga krisis kesehatan.

“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin bagi semua orang dan di mana saja,” kata Puan melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (28/11/2021).

Selain membahas kesetaraan vaksin, Puan juga menyinggung isu kesehatan, tantangan politik, ekonomi, hingga sosial selama pandemi Covid-19. Paparan tersebut ia disampaikan di depan 45 pimpinan parlemen dari 122 negara dunia.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Tak hanya itu, Puan juga mengungkapkan bahwa jumlah penderita kurang gizi diprediksi akan mencapai lebih dari 800 juta orang pada 2022. Ia pun menyinggung tentang ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

Fenomena tersebut, kata Puan, terlihat dari berita tidak benar atau hoaks yang tersebar masif selama pandemi. Apabila dibiarkan, berita hoaks dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Terkait penegakkan demokrasi, Puan menuturkan bahwa pandemi semestinya tidak menjadi pembatas seseorang dalam mengutarakan pendapat. Sebaliknya, pemangku kepentingan seharusnya merangkul masyarakat dan menerima aspirasi mereka.

“Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” terang Puan.

Guna menjaga amanat rakyat, Puan mengingatkan pentingnya peran parlemen yang harus memberikan kinerja terbaik dalam mengakomodasi aspirasi rakyat.

Hal tersebut mencakup mediasi, berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.

“Memperkuat demokrasi berarti demokrasi harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah,” katanya.

Berbicara tentang kepemilikan jabatan, Puan juga mengingatkan agar parlemen tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Ia mengimbau agar parlemen menggunakan metode check and balance, serta menjamin hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi.

“Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ungkapnya.