Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Menurutnya, distribusi vaksin saat ini masih belum merata di seluruh negara sehingga perlu diperhatikan. Sebab, pandemi tidak hanya memicu permasalahan sosial ekonomi, tetapi juga krisis kesehatan.

“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin bagi semua orang dan di mana saja,” kata Puan melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (28/11/2021).

Selain membahas kesetaraan vaksin, Puan juga menyinggung isu kesehatan, tantangan politik, ekonomi, hingga sosial selama pandemi Covid-19. Paparan tersebut ia disampaikan di depan 45 pimpinan parlemen dari 122 negara dunia.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Tak hanya itu, Puan juga mengungkapkan bahwa jumlah penderita kurang gizi diprediksi akan mencapai lebih dari 800 juta orang pada 2022. Ia pun menyinggung tentang ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

Fenomena tersebut, kata Puan, terlihat dari berita tidak benar atau hoaks yang tersebar masif selama pandemi. Apabila dibiarkan, berita hoaks dapat memicu polarisasi di tengah masyarakat.

Terkait penegakkan demokrasi, Puan menuturkan bahwa pandemi semestinya tidak menjadi pembatas seseorang dalam mengutarakan pendapat. Sebaliknya, pemangku kepentingan seharusnya merangkul masyarakat dan menerima aspirasi mereka.

“Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” terang Puan.

Guna menjaga amanat rakyat, Puan mengingatkan pentingnya peran parlemen yang harus memberikan kinerja terbaik dalam mengakomodasi aspirasi rakyat.

Hal tersebut mencakup mediasi, berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.

“Memperkuat demokrasi berarti demokrasi harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah,” katanya.

Berbicara tentang kepemilikan jabatan, Puan juga mengingatkan agar parlemen tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Ia mengimbau agar parlemen menggunakan metode check and balance, serta menjamin hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi.

“Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga berbicara tentang upaya DPR dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Puan menegaskan, DPR melakukan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja.

“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” paparnya.

Melalui prinsip tersebut, semua pertemuan atau sidang-sidang DPR dilakukan terbuka dan transparan, kecuali ada pertimbangan khusus.

DPR juga disebut telah menyatakan komitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang keterbukaan parlemen.

Di samping isu-isu tersebut, Puan juga mengingatkan tentang risiko pemanasan global yang sedang terjadi. Menurutnya, semua negara perlu meningkatkan komitmen dalam mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim.

Melalui berbagai penuturan tersebut, Puan berharap, baik pandemi serta permasalahan sosial dapat segera teratasi guna mewujudkan dunia yang lebih baik dan adil bagi seluruh masyarakat dunia.

“Mari bekerja sama. Tidak hanya untuk mengalahkan pandemi, tetapi juga untuk tumbuh lebih kuat dan membangun dunia yang lebih setara di era pasca Covid-19,” pungkasnya.