Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2021, 00:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ormas Pemuda Pancasila sedang ramai diperbincangkan karena sejumlah anggotanya mengeroyok polisi saat demonstrasi di depan gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Demonstrasi digelar untuk memprotes pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, yang meminta ormas yang kerap berbuat onar dan terlibat bentrokan dibubarkan. Pernyataan itu disampaikan Junimart tak lama setelah adanya bentrokan yang diduga melibatkan Pemuda Pancasila.

Sejumlah anggota Pemuda Pancasila pun merasa tersinggung sehingga menggelar demontrasi memprotes pernyataan Junimart. Akhirnya, demonstrasi itu berujung ricuh. 

Hal itu bermula dari tindakan massa aksi yang berusaha menerobos masuk ke area kompleks parlemen. Petugas kepolisian pun mengadang dan menahan para pedemo di depan gerbang.

Baca juga: Cari Anggota yang Keroyok Polisi, Pemuda Pancasila: Kalau Ketemu, Kami Serahkan Langsung

Namun, sejumlah anggota ormas Pemuda Pancasila justru diduga melakukan tindakan anarkistis. Beberapa di antaranya mengeroyok seorang perwira menengah, yakni Kepala Bagian Operasi (KBO) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali.

Bukan kali ini saja ormas Pemuda Pancasila terlibat keonaran dan bentrokan. Sebelumnya, ormas Pemuda Pancasila juga terlibat bentrokan dengan ormas Forum Betawi Rempug di Ciledug, Tangerang, pada Jumat (19/11/2021).

Kendati kerap terlibat dalam tindakan anarkistis, ormas Pemuda Pancasila juga memiliki sokongan dari para elite politik nasional. Ketua MPR Bambang Soesatyo tercatat menjadi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila.

Bahkan, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tercatat sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila.

Jokowi dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila saat membuka Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta, pada 26 Oktober 2019. 

Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Soerjosumarno mengatakan, para anggota kehormatan mendapat perlindungan penuh darinya selaku Ketua Umum Pemuda Pancasila.

Baca juga: Belasan Anggotanya Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Akan Beri Bantuan Hukum

 "Kami sudah mengangkat Presiden RI Joko Widodo. Saya bertanggung jawab melindungi pemegang kartu anggota Pemuda Pancasila," kata Yapto.

Dua hari berselang pada 28 oktober 2019, tepatnya pada penutupan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila, giliran Ma'ruf Amin yang didapuk sebagai anggota kehormatan.

Yapto langsung yang mendapuk Ma'ruf Amin menjadi anggota kehormatan Pemuda Pancasila dalam acara tersebut.

Ma'ruf diberikan status demikian usai menyampaikan pidato penutupan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila.

Baca juga: Pemuda Pancasila Berencana Demo Lagi, Polisi: AsalkanTidak Anarkistis dan Brutal...

 "Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, kami akan mengangkat KH Ma'ruf Amin menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa Pemuda Pancasila," ujar Yapto saat menutup acara tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com