Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap masyarakat sipil dilibatkan dalam tim penyidik penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Hal itu disampaikan Staf Divisi Advokasi Kontras Tioria Pretty menanggapi rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan membuka penyidikan kasus pelanggaran HAM berat masa kini.

"Selain (kalangan) profesional, penting juga dilibatkan masyarakat sipil yang memang sudah terbukti bekerja dan memiliki concern isu HAM," ujar Pretty kepada Kompas.com, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, keberadaan mereka dalam tim penyidik supaya independensi penuntasan kasus HAM berat tetap terjaga.

Pretty menyatakan bahwa yang perlu dipersiapkan ke depan adalah mengenai koordinasi erat antar penyidik dan penyelidik.

Baca juga: Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Sebab, ia mengkhawatirkan upaya hukum penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kali ini masih ada kemauan politik.

"Kita sudah belajar dari 3 pengadilan pelanggaran HAM berat yang terdahulu bahwa ketika proses penyidikan cacat, kegagalannya berujung pada penuntutan yang gagal menghadirkan kesaksian dan dokumen-dokumen yang penting," kata Pretty.

Merujuk upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan, ia menyatakan, kegagalan upaya penuntutan menempatkan peristiwa yang terjadi gagal pula dinyatakan pelanggaran HAM berat.

Sejalan dengan itu, kegagalan penuntutan ini membuyarkan pertanggungjawaban komando dan juga gagal mempresentasikan pelanggaran HAM yang terjadi akibat kebijakan negara pada masa itu.

"Dan pada akhirnya semua pelaku bebas. Jadi langkah maju ini masih sangat perlu dikawal ketat ke depannya," tegas dia.

Baca juga: Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Diberitakan, Burhanuddin akan membuka penyidikan kasus pelanggaran HAM berat masa kini.

Burhanuddin berharap, kebijakan ini dapat memecah kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi tunggakan selama ini.

"Saya sebagai Jaksa Agung, selaku penyidik HAM berat, mengambil kebijakan penting, yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran HAM berat masa kini guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM," kata Burhanuddin, dikutip dari Antara, Jumat.

Burhanuddin optimistis, dengan penyidikan umum, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan.