Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2021, 21:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/11/2021).

Dalam kesempatan itu Jokowi membahas pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi pandemi virus corona, salah satunya dalam hal vaksinasi.

Menurut Jokowi, saat ini lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin telah disuntikkan. Namun, kesenjangan akses terhadap vaksin masih lebar.

“(Sebanyak) 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, sementara di negara miskin baru 6,48 persen,” kata Jokowi melalui keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Presiden mengatakan bahwa target vaksinasi yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization masih sulit dicapai.

Diperkirakan, hampir 80 negara tidak mampu mencapai target vaksinasi 40 persen populasi di akhir tahun 2021.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Atur Paten Obat Covid-19 Remdesivir

Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kedaluwarsa.

"Dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara," ujar Jokowi.

"Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan,” lanjutnya.

Untuk jangka panjang, Kepala Negara mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global.

Hal itu juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20.

“Dalam kaitan ini, WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun,” ucap Jokowi.

Sementara, terkait percepatan pemulihan ekonomi, Jokowi menyampaikan dua hal utama yang memerlukan kerja sama para pemimpin ASEM, yakni transisi energi dan transisi digital.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Pemerintah Pegang Hak Paten Obat Favipiravir

Transisi menuju energi baru terbarukan, lanjut Presiden, harus terus didorong, namun perlu diletakkan juga dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

“Investasi dan alih teknologi adalah kata kunci,” kata Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, inklusivitas juga menjadi penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada negara yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan.

“Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerja sama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com