[POPULER NASIONAL] UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat | Warga Wajib Lapor ke Posko PPKM jika Nekat Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer nasional diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji formil Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

MK akhirnya memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pembuat UU harus segera memperbaikinya maksimal dalam jangka waktu dua tahun. Jika tidak selesai dalam dua tahun maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Artikel yang berisikan putusan MK tersebut ramai dibaca sehingga menjadikannya berita terpopuler nasional.

Kemudian, pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan warga yang nekat mudik saat libur Natal dan tahun baru wajib melaporkan diri ke posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro setempat juga menarik perhatian pembaca.

Sigit menyatakan aturan itu merupakan bentuk antisipasi dari Polri untuk menghindari munculnya gelombang ketiga Covid-19.

Artikel yang berisikan pernyataan Sigit itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional.

Berikut paparannya:

1. UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar.

Selengkapnya baca juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Harus Diperbaiki dalam 2 Tahun

2. Warga Wajib Lapor ke Posko PPKM jika Nekat Mudik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya bakal melakukan antisipasi guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Salah satu antisipasi itu, kata Sigit, dapat dilakukan dengan menguatkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setempat.

"Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui posko PPKM mikro setempat," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Selengkapnya baca juga: Kapolri: Jika Nekat Mudik Natal-Tahun Baru, Warga Wajib Lapor ke Posko PPKM Setempat