MK Serahkan Penentuan Model Keserentakan Pemilu ke Pembentuk UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menyerahkan keputusan penentuan model pemilihan umum (Pemilu) serentak kepada pembentuk undang-undang.

Hal itu diungkapkan Hakim Konstitusi Saldi Isra saat sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disiarkan secara daring, Rabu (24/11/2021).

"Oleh karena itu sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya," kata Saldi.

Ia mengatakan, Mahkamah sudah memberi usul atau pandangan mengenai model keserentakan pemilu dalam putusan Nomor 55/2019. 

Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Harap Rapat Konsultasi Terkait Jadwal Pemilu Digelar Sebelum Reses

Kemudian pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota.

Lalu, opsi pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil Presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.

Berikutnya, opsi pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden.

Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/walikota.

Selain itu, ada opsi pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden. Lalu, dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur beberapa waktu berikutnya.

Sementara itu, pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota dilaksanakan berikutnya.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi UU Pemilu soal Verifikasi Parpol yang Diajukan Berkarya, Perindo, dan PBB

Menurut Saldi, beberapa pilihan tersebut merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam penyusunan desain penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

"Semua pilihan model atau desain keserentakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusional," ujarnya.

"Dengan posisi dan pendapat hukum demikian Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan model pemilihan mana yang digunakan," ucap dia.

Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk menolak uji materi UU Pemilu yang diajukan empat orang yakni Akhid Kurniawan yang merupakan mantan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.

Ada juga mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dimas Permana Hadi dan Heri Darmawan serta mantan Petugas Pemungutan Suara (PPS) Subur Makmur.

Pemohon mempermasalahkan Pasal 167 Ayat 3 dan Pasal 347 Ayat 1 sepanjang frasa "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak,".