Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut MUI Partner Pemerintah dalam Menanggulangi Terorisme

Kompas.com - 24/11/2021, 10:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mitra pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf, menyusul adanya desakan sekelompok orang yang ingin membubarkan MUI karena ada salah satu pengurusnya yang ditangkap atas dugaan terlibat jaringan terorisme.

Ma'ruf mengatakan, MUI telah menjadi rekan pemerintah dalam memberantas terorisme sehingga penangkapan anggotanya tidak dapat dihubungkan dengan terorisme.

Baca juga: Tanggapi Tuntutan Pembubaran MUI, Wapres Maruf Amin: Tidak Rasional

"MUI bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan upaya-upaya untuk kontra radikalisme dan deradikalisasi," kata Ma'ruf yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Selasa (23/11/2021).

"Jadi, kalau MUI secara lembaga dianggap tidak memperhatikan terorisme, itu suatu kesalahan besar karena memang sejak awal MUI sudah merupakan partner pemerintah dalam penanggulangan terorisme," ujar dia.

Ma'ruf mengatakan, komitmen MUI dalam memberantas terorisme telah ditunjukkan sejak lama.

Baca juga: PKB Tolak Pembubaran MUI, Dorong Evaluasi dan Audit Keuangan

MUI bahkan merupakan salah satu lembaga yang turut menginisiasi terbentuknya BNPT sejak penanggulangannya masih dalam bentuk desk terorisme di Menko Polhukam.

"TPT (Tim Penanggulangan Terorisme) ini bersama desk terorisme terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, radikalisme, bahkan MUI bersama ormas-ormas Islam lainnya, bersama Menko Polhukam menginisasi lahirnya BNPT," kata dia.

Oleh karena itu, Ma'ruf menilai adanya upaya yang disinyalir sebagai penyusupan teroris ke dalam MUI merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari.

Baca juga: Anggota Diduga Teroris, Ketua MUI: Jadi Sarana Introspeksi

 

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com