Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut MUI Partner Pemerintah dalam Menanggulangi Terorisme

Kompas.com - 24/11/2021, 10:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mitra pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf, menyusul adanya desakan sekelompok orang yang ingin membubarkan MUI karena ada salah satu pengurusnya yang ditangkap atas dugaan terlibat jaringan terorisme.

Ma'ruf mengatakan, MUI telah menjadi rekan pemerintah dalam memberantas terorisme sehingga penangkapan anggotanya tidak dapat dihubungkan dengan terorisme.

Baca juga: Tanggapi Tuntutan Pembubaran MUI, Wapres Maruf Amin: Tidak Rasional

"MUI bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan upaya-upaya untuk kontra radikalisme dan deradikalisasi," kata Ma'ruf yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Selasa (23/11/2021).

"Jadi, kalau MUI secara lembaga dianggap tidak memperhatikan terorisme, itu suatu kesalahan besar karena memang sejak awal MUI sudah merupakan partner pemerintah dalam penanggulangan terorisme," ujar dia.

Ma'ruf mengatakan, komitmen MUI dalam memberantas terorisme telah ditunjukkan sejak lama.

Baca juga: PKB Tolak Pembubaran MUI, Dorong Evaluasi dan Audit Keuangan

MUI bahkan merupakan salah satu lembaga yang turut menginisiasi terbentuknya BNPT sejak penanggulangannya masih dalam bentuk desk terorisme di Menko Polhukam.

"TPT (Tim Penanggulangan Terorisme) ini bersama desk terorisme terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, radikalisme, bahkan MUI bersama ormas-ormas Islam lainnya, bersama Menko Polhukam menginisasi lahirnya BNPT," kata dia.

Oleh karena itu, Ma'ruf menilai adanya upaya yang disinyalir sebagai penyusupan teroris ke dalam MUI merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari.

Baca juga: Anggota Diduga Teroris, Ketua MUI: Jadi Sarana Introspeksi

 

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com