PKB Tolak Pembubaran MUI, Dorong Evaluasi dan Audit Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adanya seruan pembubaran MUI menyusul ditangkapnya anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An Najah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. 

Menurut Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, adanya kejadian itu seharusnya dapat menjadi evaluasi dan pembenahan di tubuh MUI yang selama ini dinilainya eksklusif.

"Saya tidak setuju MUI dibubarkan, namun saya ingin MUI melakukan pembenahan. Tidak hanya mewah-mewahan seolah-olah bisa melebihi ormas lain, padahal MUI hanya ormas, bukan lembaga-lembaga resmi negara meski mendapat anggaran dari negara," kata Maman dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Ketua MUI DKI soal Cyber Army untuk Lindungi Anies: Baru Rencana Kok Sudah kayak Cacing Kepanasan

Maman melanjutkan, MUI dibutuhkan Indonesia. Ia berpandangan, jangan lantaran ada satu pengurusnya yang diduga terlibat jaringan teroris, MUI yang menjadi wadah ormas-ormas Islam malah dibubarkan.

"MUI sangat penting untuk bangsa Indonesia. Di dalamnya masih banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al Irsyad, dan ormas-ormas lain, yang mencintai Indonesia," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, terorisme tidak tumbuh pada kelompok tertentu, tetapi bibit teroris bisa tumbuh di mana, kapan dan oleh siapa saja.

Oleh karena itu, Maman berharap publik tidak hanya melihat bahwa teroris timbul dari kelompok agama tertentu.

"Semua pemeluk agama memiliki sisi ekstremis dan terorismenya. Itu artinya, bibit terorisme bisa keluar dari kelompok manapun. Jangan dengan gampang gebyah uyah, karena ada oknum MUI yang diduga terlibat jaringan teroris maka MUInya dituduh teroris semua," tutur dia.

Kendati demikian, Maman berharap momentum ini dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan agar MUI kembali kepada khittah-nya sebagaimana yang dilakukan Ketua MUI pertama, Buya Hamka.

"Yakni, untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam. Namun, pada sisi lain, MUI juga punya peran untuk memberikan kritik atau saran terhadap kebijakan pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, Maman mendorong adanya audit keuangan pada MUI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai lembaga yang menikmati anggaran negara.

Hal tersebut, tambah dia, termasuk juga audit terhadap keuangan yang didapat dari hasil sertifikasi halal.

Baca juga: Soal Tim Siber MUI DKI, Anggota DPRD: Terkesan Jadi Timses Anies

Lebih lanjut, Maman mengingatkan semua pihak bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh bersama.

"Ia musuh bagi keberagaman, musuh bagi keberagamaan, dan musuh bagi kemanusiaan sehingga terorisme harus dihadapi dengan penegakan hukum dan juga dengan pendidikan, literasi, dan moderasi," tegasnya.

Untuk itu, dia menegaskan PKB mendukung Densus 88 dalam aksinya menangkap sejumlah terduga terorisme di Indonesia.

Hanya saja, dia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi atas penangkapan ketiga terduga teroris yaitu Zain An Najah, Farid Okbah dan Anung Al Hamad.

Sebab, Maman mengatakan bahwa ketiga terduga teroris itu dikenal pula sebagai tokoh pendakwah.

Baca juga: Tanggapi Tuntutan Pembubaran MUI, Wapres Maruf Amin: Tidak Rasional

"Sehingga, kemudian tidak muncul syakwasangka, seolah-olah bahwa rezim ini anti umat Islam," pungkasnya.

Sebelumnya Zain An-Najah ditangkap Densus 88 Antiteror di Bekasi, Selasa (16/11/2021).

Polisi mengatakan Zain ditangkap karena merupakan anggota Dewan Syura Jamaah Islamiyah (JI) dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA).

MUI telah menyampikan 7 poin sikap atas penangkapan tersebut, salah satunya adalah aktivitas terorisme Zain tidak ada sangkut pautnya dengan MUI.