Salin Artikel

PKB Tolak Pembubaran MUI, Dorong Evaluasi dan Audit Keuangan

Menurut Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, adanya kejadian itu seharusnya dapat menjadi evaluasi dan pembenahan di tubuh MUI yang selama ini dinilainya eksklusif.

"Saya tidak setuju MUI dibubarkan, namun saya ingin MUI melakukan pembenahan. Tidak hanya mewah-mewahan seolah-olah bisa melebihi ormas lain, padahal MUI hanya ormas, bukan lembaga-lembaga resmi negara meski mendapat anggaran dari negara," kata Maman dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Maman melanjutkan, MUI dibutuhkan Indonesia. Ia berpandangan, jangan lantaran ada satu pengurusnya yang diduga terlibat jaringan teroris, MUI yang menjadi wadah ormas-ormas Islam malah dibubarkan.

"MUI sangat penting untuk bangsa Indonesia. Di dalamnya masih banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al Irsyad, dan ormas-ormas lain, yang mencintai Indonesia," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, terorisme tidak tumbuh pada kelompok tertentu, tetapi bibit teroris bisa tumbuh di mana, kapan dan oleh siapa saja.

Oleh karena itu, Maman berharap publik tidak hanya melihat bahwa teroris timbul dari kelompok agama tertentu.

"Semua pemeluk agama memiliki sisi ekstremis dan terorismenya. Itu artinya, bibit terorisme bisa keluar dari kelompok manapun. Jangan dengan gampang gebyah uyah, karena ada oknum MUI yang diduga terlibat jaringan teroris maka MUInya dituduh teroris semua," tutur dia.

Kendati demikian, Maman berharap momentum ini dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan agar MUI kembali kepada khittah-nya sebagaimana yang dilakukan Ketua MUI pertama, Buya Hamka.

"Yakni, untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam. Namun, pada sisi lain, MUI juga punya peran untuk memberikan kritik atau saran terhadap kebijakan pemerintah," imbuh dia.

Selain itu, Maman mendorong adanya audit keuangan pada MUI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai lembaga yang menikmati anggaran negara.

Hal tersebut, tambah dia, termasuk juga audit terhadap keuangan yang didapat dari hasil sertifikasi halal.

Lebih lanjut, Maman mengingatkan semua pihak bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh bersama.

"Ia musuh bagi keberagaman, musuh bagi keberagamaan, dan musuh bagi kemanusiaan sehingga terorisme harus dihadapi dengan penegakan hukum dan juga dengan pendidikan, literasi, dan moderasi," tegasnya.

Untuk itu, dia menegaskan PKB mendukung Densus 88 dalam aksinya menangkap sejumlah terduga terorisme di Indonesia.

Hanya saja, dia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi atas penangkapan ketiga terduga teroris yaitu Zain An Najah, Farid Okbah dan Anung Al Hamad.

Sebab, Maman mengatakan bahwa ketiga terduga teroris itu dikenal pula sebagai tokoh pendakwah.

"Sehingga, kemudian tidak muncul syakwasangka, seolah-olah bahwa rezim ini anti umat Islam," pungkasnya.

Sebelumnya Zain An-Najah ditangkap Densus 88 Antiteror di Bekasi, Selasa (16/11/2021).

Polisi mengatakan Zain ditangkap karena merupakan anggota Dewan Syura Jamaah Islamiyah (JI) dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA).

MUI telah menyampikan 7 poin sikap atas penangkapan tersebut, salah satunya adalah aktivitas terorisme Zain tidak ada sangkut pautnya dengan MUI.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/23/21011091/pkb-tolak-pembubaran-mui-dorong-evaluasi-dan-audit-keuangan

Terkini Lainnya

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke