Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Megawati, Prabowo, Puan di Istana, Pengamat: Tidak Ada yang Salah

Kompas.com - 23/11/2021, 14:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pembahasan politik kepartaian secara formal memang tidak boleh dilakukan di Istana Negara.

Sebab, Istana Negara bukan merupakan rumah bagi satu atau segelintir kelompok, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau Istana di-setting secara formal, untuk pertemuan partai, politik kepartaian, itu enggak boleh. Karena Istana kan rumah bersama, seluruh rakyat Indonesia yang mesti dijaga marwah dan nama besarnya, kredibilitasnya," kata Adi saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Menurut Adi, pertemuan itu tak perlu dipersoalkan karena tidak disengaja dan terjadi saat ketiganya diundang dalam acara pelantikan Panglima TNI.

Adi menuturkan, tidak ada yang salah ketika pimpinan parpol membahas persoalan politik di sela-sela acara kenegaraan.

 

"Enggak ada yang salah. Saya yakin ketum-ketum partai yang juga hadir, menteri dan juga anggota dewan yang diundang dalam pelantikan itu juga ngomongin politik," ucapnya.

Baca juga: Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Adi mengatakan, pertemuan itu menjadi sorotan lantaran dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah organisasi relawan telah mendeklarasikan dukungan kepada Puan dan Prabowo untuk maju.

Bahkan, kader Partai Gerindra telah meminta Prabowo kembali menjadi calon presiden.

"Yang menjadi ramai itu karena segala sesuatu yang berbau Megawati, Pak Prabowo dan Puan itu ramai, gara-gara dikaitkan dengan pilpres," kata Adi.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal pertemuan Megawati, Prabowo, dan Puan.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Minta Pertemuan Megawati-Prabowo di Istana Tak Dipermasalahkan

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pertemuan itu terjadi ketika ketiganya hendak menghadiri pelantikan Panglima TNI.

Perbincangan terjadi ketika ketiganya menantikan dimulainya acara pelantikan di ruang VVIP Istana.

"Itu kan saat acara pelantikan Panglima (TNI) di holding VVIP. Itu kan sedang menunggu acara akan dimulai," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Saat ditanya apakah pertemuan itu disengaja atau tidak, Heru tak memberikan tanggapan. Heru juga tak merespons mengapa Presiden Jokowi tak ikut hadir dalam perbincangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com