Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Penangkapan Farid Okbah, Anggota Komisi III Harap Densus 88 Bongkar Seluruh Jaringan Teroris

Kompas.com - 22/11/2021, 21:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid berharap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri membongkar seluruh jejaring teroris yang ada di Indonesia.

Hal tersebut dimintanya menyusul ditangkapnya sejumlah orang yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).

"Kami dari DPR RI, khususnya Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Densus 88 Antiteror yang berhasil menangkap tokoh-tokoh besar kelompok teroris. Kami berharap Densus 88 terus berupaya membongkar jejaring terorisme di Indonesia," kata Jazilul dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Farid Okbah dkk Terancam Hukuman Maksimal 15 Tahun Penjara

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kemudian menjelaskan perihal penangkapan terhadap Farid Okbah yang merupakan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) dan anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi.

Selain itu, kata Jazilul, Densus 88 juga telah mengamankan anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An Najah serta Anung Al Hamat atas dugaan tindak pidana terorisme.

Jazilul berpandangan, penangkapan terhadap ketiga tersangka terorisme itu sudah sesuai prosedur dan berdasarkan bukti yang kuat.

"Densus tidak akan melakukan penangkapan apabila tidak memiliki bukti. Dan seperti yang disampaikan Polri, penangkapan dilakukan atas pengembangan kasus termasuk pengakuan puluhan tersangka teroris yang sudah ditangkap sebelumnya," ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Baca juga: Polri Sebut Farid Okbah dkk Masih Diperiksa di Mabes dan Hak-haknya Dipenuhi

Ia menerangkan, ditemukan pula bukti-bukti dokumen yang menguatkan dugaan keterlibatan ketiga tersangka dalam jaringan terorisme.

Oleh karena itu, Jazilul berpandangan bahwa Densus 88 tidak bermain-main asal tangkap dan sudah memenuhi prosedur.

"Mari kita hormati proses hukum yang berlaku," ujar Jazilul.

Dia menegaskan, Densus 88 telah bekerja secara profesional selama ini. Akan tetapi, Densus 88 juga harus berhati-hati dalam pengembangan kasus terorisme agar tidak dianggap sebagai bentuk kriminalisasi ulama.

Baca juga: Anggota Diduga Teroris, Ketua MUI: Jadi Sarana Introspeksi

Ia mengingatkan bahwa penangkapan Farid Okbah dan Zain An Najah menggemparkan publik lantaran kedua tokoh agama itu cukup dikenal.

"Bahkan, Farid Okbah sempat bertemu Presiden Joko Widodo untuk dimintai masukan. Hal ini memang cukup disayangkan dan harus menjadi introspeksi bersama bahwa teroris sudah melebarkan jejaring ke mana-mana, bahkan ke lingkaran terdekat penyelenggara negara, termasuk MUI," ujar Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul meminta MUI lebih ketat dalam merekrut pengurus maupun anggota. Sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat, kata dia, MUI harus mengedepankan unsur kehati-hatian.

"MUI perlu lebih selektif saat menunjuk pengurus maupun menerima anggota. Kita tidak ingin hal yang sama seperti ini terulang di kemudian hari," kata dia.

Ia juga mengingatkan semua pihak untuk lebih waspada dengan adanya dugaan jaringan teroris menyusup ke lembaga-lembaga negara seperti Polri, TNI hingga BUMN.

"Jadi kami berharap dengan penangkapan ini, Densus 88 bisa menelusuri lebih jauh jejaring teroris di Indonesia, apakah jaringan terorisme sudah masuk ke kementerian dan lembaga negara, aparat TNI dan POLRI, BUMN, dan sebagainya sehingga kita bisa mengantisipasi serta melakukan pencegahan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com