Jokowi soal Pendanaan Transisi Energi: Kalau Enggak Ada, Tak Usah Banyak Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung isu transisi energi yang menjadi bahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang perubahan ikim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan, COP26 tak kunjung menghasilkan skenario global tentang energi baru terbarukan. Padahal, isu transisi energi sudah dibahas dalam KTT dua tahun terakhir.

"Tahun lalu sebetulnya sudah masuk ke tema ini (transisi energi), tetapi juga belum ketemu jurusnya seperti apa, scheme-nya seperti apa," kata Jokowi dalam acara The 10th Indo EBTKE Conex yang digelar secara virtual, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Perbedaan Energi Terbarukan dan Energi Tak Terbarukan

"Tahun ini lagi dibicarakan lagi scheme-nya juga belum ketemu. Dijanjikan 100 miliar dollar Amerika Serikat, tetapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," tuturnya.

Jokowi mengaku tidak ingin mengulang pembahasan serupa di hadapan para pemimpin dunia dalam forum KTT G20 yang pada tahun depan akan digelar di Bali.

Ia ingin KTT G20 membahas skema dan pola pendanaan konkret terkait kebutuhan transisi energi.

"Saya tidak mau kita bicara lagi kayak dua tahun yang lalu, kayak setahun yang lalu. Saya ingin pertanyaannya ini ada kebutuhan dana sekian, caranya, scheme-nya apa yang bisa kita lakukan," ucap Jokowi.

"Kalau ada berarti bisa menyelesaikan transisi energi, kalau enggak ya kita nggak usah bicara, pusing tapi nggak ada hasilnya," lanjut dia.

Presiden mengatakan, untuk mewujudkan transisi energi ke energi baru terbarukan ada biaya besar yang harus dibayar.

Besaran biaya itu, kata Jokowi, tidak mungkin dibebankan kepada negara maupun masyarakat.

Hal inilah yang masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan hingga saat ini.

"Misalnya ini pendanaan datang, investasi datang, kan harganya (energi baru) tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar gap-nya ini. Ini yang belum ketemu. Negara kita? nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin. Atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? Juga tidak mungkin," kata Kepala Negara.

Terkait hal ini, Jokowi meminta jajarannya mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Menteri ESDM, hingga Menteri BUMN untuk melakukan kalkulasi.

Baca juga: Jokowi Minta Pertamina dan PLN Siapkan Transisi dari Energi Fosil ke Energi Hijau

Jokowi ingin mengetahui detail kenaikan dan harga yang harus dibayar untuk mewujudkan transisi energi dan mencari solusi pendanaannya.

Hitung-hitungan itu nantinya bakal Jokowi sampaikan ke para pemimpin dunia dalam forum KTT G20 di Bali.

"Karena kalau ini bisa kita transisikan, pasti ada harga yang naik, lha pas naik ini, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah? masyarakat? atau masyarakat global? Mau mereka nombokin ini? Bukan sesuatu yang mudah," kata Presiden.