Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Greenpeace Sebut Banjir Sintang karena Deforestasi, Kalbar Sudah Kehilangan 1,2 Juta Hektar Hutan

Kompas.com - 22/11/2021, 15:47 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan belum juga surut.

Greenpeace mengatakan penyebab utama banjir di kawasan itu adalah deforestasi atau penebangan hutan yang masif.

Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik menyebut deforestasi di Kalimantan Barat telah terjadi sejak tahun 2001.

“Kami memonitor dari tahun 2001-2020, deforestasi di Kalimantan Barat grafiknya naik terus,” sebut Kiki pada Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

“Dalam periode 2001-2020, Kalimantan Barat kehilangan hutan 1,2 juta hektar,” jelas dia.

Kiki mengungkapkan, maraknya deforestasi di Kalimantan Barat terjadi pada periode 2011 hingga 2015.

Bahkan setiap tahunnya pada periode itu, Kalimantan Barat kehilangan 100 ribu hektar setiap tahun.

Ia menjelaskan kebanyakan hutan ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan dialihkan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Di periode 2001-2020, kehilangan hutan karena kelapa sawit seluas 670 ribu hektar, sementara kehilangan karena HTI seluas 167 hektar,” ucapnya.

Kiki menilai deforestasi tidak berhenti karena pemerintah tidak mengimplementasikan moratorium hutan dan lahan gambut secara maksimal.

“Ditambah penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera,” jelas dia.

Baca juga: Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Dalam pandangan Kiki, Greenpeace selalu membuka ruang untuk memberikan masukan pada pemerintah terkait deforesrasi di berbagai wilayah Tanah Air.

Namun, pemerintah menunjukan sikap resisten pda masukan dan kritik tersebut.

“Saat ini yang terjadi adalah masukan atau kritikan kami atau pegiat lingkungan justru ditanggapi dengan cara-cara yang kurang bijak. Padahal pemerintah bisa mengajak duduk bersama ketimbang berbalas di media sosial,” pungkas dia.

Diketahui Presiden Joko Widodo mengatakan penyebab banjir di Sintang, Kalimantan Barat adalah kurangnya daerah resapan air karena dampak kerusakan lingkungan selama puluhan tahun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com