Banjir Sintang, Ketua Komisi IV Sebut Penyebabnya Pejabat KLHK Biarkan Hutan Dirusak

Kompas.com - 22/11/2021, 12:01 WIB
Seorang warga bersama anaknya menaiki rakit saat melintasi pemukiman yang terendam banjir di Kelurahan Akcaya I, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (19/11/2021). BMKG Kalimantan Barat memperkirakan dalam sepekan ke depan berpotensi terjadi cuaca ekstrem berupa hujan intensitas ringan-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di sejumlah kabupaten yaitu Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawi, Kayong Utara serta Ketapang sehingga perlu mewaspadai dampak yang terjadi seperti bencana banjir, genangan dan tanah longsor. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj.


ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGSeorang warga bersama anaknya menaiki rakit saat melintasi pemukiman yang terendam banjir di Kelurahan Akcaya I, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (19/11/2021). BMKG Kalimantan Barat memperkirakan dalam sepekan ke depan berpotensi terjadi cuaca ekstrem berupa hujan intensitas ringan-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di sejumlah kabupaten yaitu Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawi, Kayong Utara serta Ketapang sehingga perlu mewaspadai dampak yang terjadi seperti bencana banjir, genangan dan tanah longsor. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengkritik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena melakukan pembiaran terhadap perusakan hutan.

Menurut dia, pembiaran itu membuat hutan di Kalimantan menjadi gundul sehingga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan seperti Sintang, Kalimantan Barat dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang berlangsung lebih kurang satu bulan.

"Kalau ketelanjurannya sampai puluhan juta hektar, itu bukan ketelanjuran. Itu maling yang dibiarkan. Siapa yang membiarkan, ya pejabat-pejabat Kementerian LHK ini semua," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Hampir Sebulan Sintang Terendam Banjir, Pemda Kalbar Butuh Perahu Karet hingga Dapur Umum Mobile

Politisi PDI-P itu menilai, kondisi hutan di Kalimantan yang perlahan-lahan rusak tak bisa dimaknai dengan ketelanjuran.

Sudin berpandangan, pemerintah telah melakukan pembiaran terhadap tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Ada istilah ketelanjuran. Kalau Pak Dedi (Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV) ini bangun rumah lewat 5 meter temboknya, itu ketelanjuran," jelasnya.

Oleh karena itu, Sudin mengusulkan agar Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 juga mengatur tentang hukuman pidana bagi para pejabat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap perusakan alam lingkungan.

Baca juga: Kepala BNPB: Banjir Sintang Belum Surut, Ketinggian Banjir Rata-rata 80 Cm

Ia meminta, hukuman pidana bagi para pejabat itu bahkan tak cukup hanya dua tahun, melainkan hingga 10 tahun penjara.

"Saya tidak ada kata-kata, maksimal 2 tahun, tidak ada. Saya buat minimal 10 tahun, termasuk para pejabat yang membiarkan terjadinya perusakan hutan Indonesia, pun terkena hukum," tegasnya.

Dilihat Kompas.com, UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (1) menyebutkan"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

Nasional
Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

Nasional
Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Nasional
Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Nasional
Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Nasional
Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Nasional
Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.