Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Mensesneg Minta Pertemuan Megawati-Prabowo di Istana Tak Dipermasalahkan

Kompas.com - 22/11/2021, 12:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara pada pekan lalu.

"Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang hadir di Istana Negara dengan kapasitas dan relevansinya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (22/11/2021).

"Artis juga sering ke istana, influencer juga, sampai peternak juga ada. Jadi, tidak ada yang aneh," kata dia.

Baca juga: Pertemuan Politik Prabowo-Megawati-Puan, Andi Mallarangeng Pertanyakan Kenapa di Istana

Faldo menuturkan, Megawati Soekarnoputri adalah ketua partai politik dan tokoh senior yang dibutuhkan partisipasinya untuk pemerintahan.

Sementara itu, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Sedangkan, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sama-sama berada di pemerintahan.

"Tentu semuanya dalam kapasitas masing-masing," kata dia.

Saat disinggung mengapa Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam pertemuan yang disebut membicarakan hal politik itu, Faldo menegaskan sudah ada agenda masing-masing.

Baca juga: Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana, Habiburokhman: Kemungkinan Koalisi Gerindra-PDI-P Sangat Terbuka

Terlebih saat itu merupakan hari pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Pembicaraan mengenai politik pun disebutnya wajar karena ketiga tokoh juga merupakan politisi.

"Orang politik ketemu ya pasti bicara politik. Tidak ada yang aneh, lah. Bercandaan saja pasti ada politiknya. Presiden kan tidak harus ikut semuanya, sudah ada agenda masing-masing," kata dia.

"Itu kan sedang dalam momen pelantikan panglima, jadi itu duduk-duduk berfoto, sambil ngobrol. Ya biasa saja," ucap Faldo.

Baca juga: Prabowo Bertemu Megawati dan Puan di Istana, Jubir: Silaturahim Terjaga Baik meski Pernah Berkontestasi

Sebelumnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Pertemuan itu terjadi di Istana Negara pada 17 November 2021.

Namun, Hasto tak membeberkan apakah pertemuan itu dilakukan sesudah atau sebelum pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Menurut dia, pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan VVIP dan berjalan dengan hangat.

"Pada saat saya mendampingi Ibu Megawati, saya lihat Pak Prabowo berjalan cepat menuju tempat Bu Mega. Lalu saya sampaikan ke Ibu, ada Pak Prabowo," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

"Ibu Mega lalu menunggu, bersalam sapa dengan hangat, dan kemudian masuk ke ruangan VVIP bersama, dengan Mas Pramono Anung dan saya dampingi," ucap dia.

Namun, eks Juru Bicara Presiden era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuan politik kepartaian sebaiknya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.

Andi kemudian menjelaskan alasan mengapa Istana Negara tidak boleh dijadikan sebagai tempat pertemuan politik kepartaian.

Pertama, Istana Negara maupun Istana Merdeka merupakan simbol Lembaga Kepresidenan. Oleh karena itu, kata Andi, sejak dahulu, Istana Kepresidenan tidak pernah digunakan untuk agenda politik kepartaian.

"Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan. Sekaligus bisa juga menjadi tempat kediaman Presiden," ujar dia.

Menurut dia, jikalau presiden sekalipun ingin mengadakan pertemuan politik kepartaian, maka tak digelar di Istana Kepresidenan.

"Biasanya dilakukan di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com