Salin Artikel

Stafsus Mensesneg Minta Pertemuan Megawati-Prabowo di Istana Tak Dipermasalahkan

"Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang hadir di Istana Negara dengan kapasitas dan relevansinya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (22/11/2021).

"Artis juga sering ke istana, influencer juga, sampai peternak juga ada. Jadi, tidak ada yang aneh," kata dia.

Faldo menuturkan, Megawati Soekarnoputri adalah ketua partai politik dan tokoh senior yang dibutuhkan partisipasinya untuk pemerintahan.

Sementara itu, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Sedangkan, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sama-sama berada di pemerintahan.

"Tentu semuanya dalam kapasitas masing-masing," kata dia.

Saat disinggung mengapa Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam pertemuan yang disebut membicarakan hal politik itu, Faldo menegaskan sudah ada agenda masing-masing.

Terlebih saat itu merupakan hari pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Pembicaraan mengenai politik pun disebutnya wajar karena ketiga tokoh juga merupakan politisi.

"Orang politik ketemu ya pasti bicara politik. Tidak ada yang aneh, lah. Bercandaan saja pasti ada politiknya. Presiden kan tidak harus ikut semuanya, sudah ada agenda masing-masing," kata dia.

"Itu kan sedang dalam momen pelantikan panglima, jadi itu duduk-duduk berfoto, sambil ngobrol. Ya biasa saja," ucap Faldo.

Sebelumnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Pertemuan itu terjadi di Istana Negara pada 17 November 2021.

Namun, Hasto tak membeberkan apakah pertemuan itu dilakukan sesudah atau sebelum pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.


Menurut dia, pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan VVIP dan berjalan dengan hangat.

"Pada saat saya mendampingi Ibu Megawati, saya lihat Pak Prabowo berjalan cepat menuju tempat Bu Mega. Lalu saya sampaikan ke Ibu, ada Pak Prabowo," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

"Ibu Mega lalu menunggu, bersalam sapa dengan hangat, dan kemudian masuk ke ruangan VVIP bersama, dengan Mas Pramono Anung dan saya dampingi," ucap dia.

Namun, eks Juru Bicara Presiden era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuan politik kepartaian sebaiknya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.

Andi kemudian menjelaskan alasan mengapa Istana Negara tidak boleh dijadikan sebagai tempat pertemuan politik kepartaian.

Pertama, Istana Negara maupun Istana Merdeka merupakan simbol Lembaga Kepresidenan. Oleh karena itu, kata Andi, sejak dahulu, Istana Kepresidenan tidak pernah digunakan untuk agenda politik kepartaian.

"Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan. Sekaligus bisa juga menjadi tempat kediaman Presiden," ujar dia.

Menurut dia, jikalau presiden sekalipun ingin mengadakan pertemuan politik kepartaian, maka tak digelar di Istana Kepresidenan.

"Biasanya dilakukan di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka," ujar Andi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/12430511/stafsus-mensesneg-minta-pertemuan-megawati-prabowo-di-istana-tak

Terkini Lainnya

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke