Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 22/11/2021, 09:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Juru Bicara Presiden era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Andi Mallarangeng mengatakan, pertemuan politik kepartaian sebaiknya tidak dilakukan di Istana Kepresidenan.

Menurut Andi, SBY tidak pernah menggelar pertemuan partai politik di Istana Negara ataupun Istana Merdeka pada saat SBY menjabat sebagai kepala negara.

"Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, pekan lalu (18/11/2021).

Baca juga: Megawati, Prabowo, dan Puan Bertemu di Ruang VVIP Istana Negara

Hal itu disampaikan Andi untuk menanggapi adanya pertemuan dengan agenda politik antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Andi mengaku heran pertemuan yang mengagendakan politik itu bisa terjadi di Istana Negara, tanpa ada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bukan presiden menjabat, melakukan pertemuan politik kepartaian di Istana Presiden. Presiden saja tidak pantas melakukannya. Apakah sudah mendapat izin Presiden?" kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Andi kemudian menjelaskan alasan mengapa Istana Negara tidak boleh dijadikan sebagai tempat pertemuan politik kepartaian.

Baca juga: Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana, Habiburokhman: Kemungkinan Koalisi Gerindra-PDI-P Sangat Terbuka

Pertama, Istana Negara maupun Istana Merdeka merupakan simbol Lembaga Kepresidenan.

Oleh karena itu, kata Andi, sejak dahulu, Istana Kepresidenan tidak pernah digunakan untuk agenda politik kepartaian.

"Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan. Sekaligus bisa juga menjadi tempat kediaman Presiden," ujar dia.

Menurut dia, jikalau presiden sekalipun ingin mengadakan pertemuan politik kepartaian, maka tak digelar di Istana Kepresidenan.

"Biasanya dilakukan di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka," ujar Andi.

Baca juga: Prabowo Bertemu Megawati dan Puan di Istana, Jubir: Silaturahim Terjaga Baik meski Pernah Berkontestasi


Sebelumnya, diketahui bahwa pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Puan terjadi di Istana Negara, di sela-sela pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah hal, salah satunya politik kebangsaan dan berbagai dinamika politik nasional.

Menurut dia, pertemuan yang berlangsung di sebuah ruangan VVIP itu berjalan hangat.

"Pada saat saya mendampingi Ibu Megawati, saya lihat Pak Prabowo berjalan cepat menuju tempat Bu Mega. Lalu saya sampaikan ke Ibu, ada Pak Prabowo," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

"Ibu Mega lalu menunggu, bersalam sapa dengan hangat, dan kemudian masuk ke ruangan VVIP bersama, dengan Mas Pramono Anung dan saya dampingi," ucap dia.

Hingga saat ini pihak Istana Kepresidenan belum memberikan penjelasan mengenai pertemuan tersebut, termasuk apakah pertemuan itu dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai petinggi partai politik.

Meski tidak menjelaskan secara detail, Hasto mengatakan bahwa pertemuan membahas seputar politik kebangsaan dan berbagai dinamika politik nasional.

Sedangkan, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pertemuan itu harus dimaknai sebagai ajang silaturahmi antar tokoh partai politik.

Menurut dia, pertemuan yang hangat itu menandakan bahwa komunikasi antara PDI-P dan Gerindra selaku partai yang dinaungi Prabowo Subianto tetap terjaga dengan baik.

"Politik kita terlalu banyak membaca memproduksi teks dari simbol-simbol, lalu jadi ramai. Sebenarnya ini hal yang biasa saja," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/11/2021).

"Apalagi Bu Mega dan Mbak Puan, dengan Pak Prabowo komunikasinya selama ini sangat cair dan bahkan ketika berkontestasi silaturahminya tetap baik, dan itu tetap dijaga."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Nasional
Menhub Sebut Tol Cisumdawu Akan Beroperasi Fungsional pada 15 April 2023

Menhub Sebut Tol Cisumdawu Akan Beroperasi Fungsional pada 15 April 2023

Nasional
H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

Nasional
Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya Baru: Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah

Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya Baru: Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah

Nasional
KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

Nasional
Pemerintah akan Larang Truk Sumbu 3 Melintas Saat Musim Mudik di Periode Tertentu

Pemerintah akan Larang Truk Sumbu 3 Melintas Saat Musim Mudik di Periode Tertentu

Nasional
Menhub Peringatkan Maskapai Jangan Naikkan Harga Tiket Seenaknya Jelang Lebaran

Menhub Peringatkan Maskapai Jangan Naikkan Harga Tiket Seenaknya Jelang Lebaran

Nasional
Gesit Tangani Covid-19, RS PTFI Terima 2 Penghargaan PPKM Award 2023

Gesit Tangani Covid-19, RS PTFI Terima 2 Penghargaan PPKM Award 2023

Nasional
Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Nasional
Menhub: Pemudik Tahun ini Naik dari 85 Juta Jadi 123 Juta Orang

Menhub: Pemudik Tahun ini Naik dari 85 Juta Jadi 123 Juta Orang

Nasional
Jusuf Kalla Larang Masjid Jadi Panggung Politik

Jusuf Kalla Larang Masjid Jadi Panggung Politik

Nasional
Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

Nasional
30 Tahun Sejahterakan Kaum Duafa, Dompet Raih 2 Penghargaan Baznas Award 2023

30 Tahun Sejahterakan Kaum Duafa, Dompet Raih 2 Penghargaan Baznas Award 2023

Nasional
Mendagri Minta Gubernur hingga Bupati Tiadakan Bukber Jajaran Pemda

Mendagri Minta Gubernur hingga Bupati Tiadakan Bukber Jajaran Pemda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke