Kompas.com - 21/11/2021, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon menilai, perihal pencalonan presiden 2024 belum tepat dibicarakan saat ini, mengingat jadwal pelaksanaan pemungutan suara pun tak kunjung dipastikan.

Ia bahkan mengaku ragu Pilpres 2024 akan digelar. "Saya lihat, mungkin ada juga. Saya enggak lihat ada Pemilu 2024," kata Effendi dalam diskusi acara "Satu Meja" dikutip akun YouTube Kompas TV, Kamis (18/11/2021).

Hal tersebut disampaikannya saat ditanya perihal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid terkait kesiapan partai menerima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Nurdin Halid: Kalau Ganjar Masuk Rumah Baru, Bersiaplah Jadi Wapres untuk Pak Airlangga

Ia memprediksi, akan ada masa tambahan waktu bagi Presiden Joko Widodo dua atau tiga tahun lagi.

Menurut dia, wacana itu bisa saja diwujudkan apabila mendapatkan persetujuan rakyat dan kemudian disidangkan melalui Sidang MPR untuk melakukan amendemen terkait masa jabatan presiden.

"Saya lihat, penambahan dua sampai tiga tahun justru. Nah ini. Kita bisa mengerti, bisa memberikan pertimbangan untuk kita sidang MPR, kemudian atas persetujuan rakyat, kita bisa amendemen untuk penambahan dua sampai tiga tahun periodesasi dari pemerintahan sekarang, itu berlaku untuk pemerintahan berikutnya," kata Effendi.

Ia juga menjawab pertanyaan jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo terkait apakah amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 itu juga mempengaruhi perpanjangan masa jabatan DPR RI.

Baca juga: Berebut Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Anggota Komisi I DPR itu justru tak sependapat apabila masa jabatan anggota DPR RI mengalami penambahan waktu.

"DPR mungkin enggak usahlah. Karena kami berkompetisi sajalah. Iya, ini kan yang terganggu pemerintahan. Jadi, kalau saya sih, enggak perlulah kalau DPR (diperpanjang). Mohon maaf nih teman-teman yang 500 (anggota DPR) sekian, saya tidak mewakili saudara," ujar dia.

Ia mengaku DPR tidak memiliki urusan politik kenegaraan seperti layaknya kepala negara atau presiden.

Menurut dia, DPR lebih banyak terlibat pada masyarakat atau akar rumput (grassroot) guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Effendi kemudian menegaskan pentingnya para penyelenggara negara mempertimbangkan kembali wacana penambahan masa jabatan presiden dua sampai tiga tahun.

"Perlu dipertimbangkan untuk menambah atau menggantikan lebih tepat. Masa yang dianggap force majeure dua sampai tiga tahun ke depan," ucap dia.

Baca juga: PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Atas penilaian bahwa Pemilu 2024 belum tentu dilaksanakan, Effendi kembali kepada topik terkait pernyataan Nurdin Halid soal Golkar menerima Ganjar untuk Pilpres.

Ia justru mempertanyakan mengapa Nurdin Halid terlihat bersemangat dan antusias, padahal Pemilu 2024 belum tentu terlaksana.

"Jadi makanya, Bung Nurdin, saking semangatnya. Pertanyaannya, memang ada Pemilu 2024?" kata Effendi.

Hngga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPU terkait keputusan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Hal ini karena masih adanya perbedaan pandangan soal jadwal pemungutan suara antara pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.

Namun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni KPU telah mencapai kata sepakat terkait jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Baca juga: Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Menurut dia, kesepakatan itu terjadi pada pertemuan antara komisioner KPU dan Presiden Joko Widodo, 11 November 2021.

"Kami sudah mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 yang lalu, semua komisioner KPU sudah bertemu Bapak Presiden, di mana Pak Presiden didampingi oleh mendagri dan mensesneg, yang katanya, insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan," kata Rifqinizamy dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Rifqinizamy menyampaikan, berdasarkan informasi yang ia terima, kesepakatan tanggal yang didapat yaitu pemungutan suara sekitar Februari 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Nasional
Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Nasional
Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Nasional
Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

Nasional
Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Nasional
Zulkifli Hasan Resmikan Kantor DPP PAN di Kalibata Jakarta Selatan

Zulkifli Hasan Resmikan Kantor DPP PAN di Kalibata Jakarta Selatan

Nasional
Dilema KPK Menghadapi Tingkah Lukas Enembe, antara Sabar atau Jemput Paksa

Dilema KPK Menghadapi Tingkah Lukas Enembe, antara Sabar atau Jemput Paksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.