Salin Artikel

Prediksi Ada Tambahan Masa Jabatan Presiden, Effendi Simbolon Ragu Pilpres Digelar 2024

Ia bahkan mengaku ragu Pilpres 2024 akan digelar. "Saya lihat, mungkin ada juga. Saya enggak lihat ada Pemilu 2024," kata Effendi dalam diskusi acara "Satu Meja" dikutip akun YouTube Kompas TV, Kamis (18/11/2021).

Hal tersebut disampaikannya saat ditanya perihal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid terkait kesiapan partai menerima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Ia memprediksi, akan ada masa tambahan waktu bagi Presiden Joko Widodo dua atau tiga tahun lagi.

Menurut dia, wacana itu bisa saja diwujudkan apabila mendapatkan persetujuan rakyat dan kemudian disidangkan melalui Sidang MPR untuk melakukan amendemen terkait masa jabatan presiden.

"Saya lihat, penambahan dua sampai tiga tahun justru. Nah ini. Kita bisa mengerti, bisa memberikan pertimbangan untuk kita sidang MPR, kemudian atas persetujuan rakyat, kita bisa amendemen untuk penambahan dua sampai tiga tahun periodesasi dari pemerintahan sekarang, itu berlaku untuk pemerintahan berikutnya," kata Effendi.

Ia juga menjawab pertanyaan jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo terkait apakah amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 itu juga mempengaruhi perpanjangan masa jabatan DPR RI.

Anggota Komisi I DPR itu justru tak sependapat apabila masa jabatan anggota DPR RI mengalami penambahan waktu.

"DPR mungkin enggak usahlah. Karena kami berkompetisi sajalah. Iya, ini kan yang terganggu pemerintahan. Jadi, kalau saya sih, enggak perlulah kalau DPR (diperpanjang). Mohon maaf nih teman-teman yang 500 (anggota DPR) sekian, saya tidak mewakili saudara," ujar dia.

Ia mengaku DPR tidak memiliki urusan politik kenegaraan seperti layaknya kepala negara atau presiden.

Menurut dia, DPR lebih banyak terlibat pada masyarakat atau akar rumput (grassroot) guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Effendi kemudian menegaskan pentingnya para penyelenggara negara mempertimbangkan kembali wacana penambahan masa jabatan presiden dua sampai tiga tahun.

"Perlu dipertimbangkan untuk menambah atau menggantikan lebih tepat. Masa yang dianggap force majeure dua sampai tiga tahun ke depan," ucap dia.

Atas penilaian bahwa Pemilu 2024 belum tentu dilaksanakan, Effendi kembali kepada topik terkait pernyataan Nurdin Halid soal Golkar menerima Ganjar untuk Pilpres.

Ia justru mempertanyakan mengapa Nurdin Halid terlihat bersemangat dan antusias, padahal Pemilu 2024 belum tentu terlaksana.

"Jadi makanya, Bung Nurdin, saking semangatnya. Pertanyaannya, memang ada Pemilu 2024?" kata Effendi.

Hngga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPU terkait keputusan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Hal ini karena masih adanya perbedaan pandangan soal jadwal pemungutan suara antara pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR.

Namun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni KPU telah mencapai kata sepakat terkait jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Menurut dia, kesepakatan itu terjadi pada pertemuan antara komisioner KPU dan Presiden Joko Widodo, 11 November 2021.

"Kami sudah mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 yang lalu, semua komisioner KPU sudah bertemu Bapak Presiden, di mana Pak Presiden didampingi oleh mendagri dan mensesneg, yang katanya, insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan," kata Rifqinizamy dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Rifqinizamy menyampaikan, berdasarkan informasi yang ia terima, kesepakatan tanggal yang didapat yaitu pemungutan suara sekitar Februari 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/21/15283651/prediksi-ada-tambahan-masa-jabatan-presiden-effendi-simbolon-ragu-pilpres

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.