Jokowi Minta Pertamina dan PLN Siapkan Transisi dari Energi Fosil ke Energi Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menyiapkan perencanaan transisi energi, dari energi fosil menjadi energi hijau.

Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN.

“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Pernah Bentak Dirut Pertamina, Kenapa?

Menurut Jokowi, penyiapan transisi energi menuju energi hijau merupakan keharusan.

Oleh karena itu, dia meminta kedua perusahaan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi.

“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” kata dia.

Presiden menyebut, suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih berasal dari batu bara, yakni sebesar 67 persen. Kemudian, bahan bakar atau fuel 15 persen dan gas 8 persen.

Kepala Negara menilai, apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang (currency) Indonesia.

“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” ujar dia.

Baca juga: Singgung Profesionalisme di PLN dan Pertamina, Jokowi: Saya Kadang-kadang Ingin Marah..

Selain soal transisi energi, Jokowi mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi kepada Pertamina dan PLN.

Dia menyebutkan, jumlah investasi yang ingin diberikan kepada Pertamina dan PLN dinilai sangat banyak.

“Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama,” kata dia.