PPKM Level 3 Berlaku Saat Libur Natal-Tahun Baru di Seluruh Indonesia, Ini Penjelasan Lengkapnya

"Tapi kalau di hotel menggelar ramai-ramai, hura-hura tidak boleh. Apalagi juga diikuti pesta petasan lalu pawai tahun baru, itu semua nanti akan dilarang," tegasnya.

Muhadjir mengungkapkan, aturan rinci dari larangan itu saat ini masih disiapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

3. Syarat perjalanan diatur

Selain larangan mengadakan pesta, pemerintah juga berencana mengatur kembali syarat perjalanan.

Muhadjir menuturkan, syarat perjalanan selama periode libur Natal-Tahun Baru akan diatur oleh Menteri Peruhubungan (Menhub) dan Kapolri.

Saat ini penyusunan syarat-syarat yang dimaksud masih dalam koordinasi secara intensif.

Baca juga: Nataru PPKM Level 3, Pemerintah DIY Tak Bisa Tutup Lokasi Wisata

"Syarat perjalanan nanti akan diatur lebih lanjut oleh Pak Menhub dan Pak Kapolri. Jadi sekarang sedang koordinasi intensif. Tapi InsyaAllah tidak ada hal-hal yang prinsip. Bukan beban yang prinsipil," ujar Muhadjir.

"Untuk mobilitas tentu akan diperketat terutama dalam kaitannya dengan protokol kesehatan. Termasuk swab antigen, PCR, kemudian juga vaksin terutama (bagi) mereka yang akan bepergian," lanjutnya.

4. Tutup tempat wisata dan tunda pernikahan

Pemerintah menyarankan pemerintah daerah (pemda) menutup tempat wisata selama libur Natal-Tahun Baru.

Menurut Muhadjir Effendy, penutupan disarankan jika pemda tak bisa menjamin pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) dan mencegah kerumunan di tempat wisata.

"Destinasi wisata yang tidak ada pengelolanya itu bagaimana kita minta pemda mengaturnya. Kalau mereka bisa mempertanggungjawabkan tentang prokes dan pengawasan secara ketat silakan dibuka," ujarnya.

"Tetapi kalau kira-kira tidak sanggup (menjamin) ya tutup saja. Terutama untuk destinasi wisata yang tidak ada pengelolanya kan banyak itu di daerah itu. Misal tempat pemancingan umum yang tidak ada yang pengelolanya dan gratisan itu bisa jadi nanti jadi tujuan kan," jelasnya.

Baca juga: Ada Rencana PPKM Level 3, Muktamar Ke-34 NU Ditunda

Apabila lokasi seperti itu ternyata bisa mengundang kerumunan warga dan menyalahi aturan prokes, maka pemda disarankan menutupnya.

Menurut Muhadjir, aturan teknis mengenai tempat wisata ini akan dibahas lebih detail oleh Menparekraf Sandiaga Uno dan Mendagri Tito Karnavian.

Setelahnya akan ada aturan yang lebih detail di daerah.

"Jadi nanti kepala-kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota akan juga membuat aturan turunan yang berlaku di masing-masing daerah," tambah Muhadjir.

Terakhir, dia menyarankan resepsi pernikahan sebaiknya ditunda terlebih dulu selama periode libur Natal-Tahun Baru. Sebab pelaksanaan resepsi tidak diperbolehkan.

"Betul (resepsi tidak boleh). Makanya kalau mau menikah ditunda dulu," ujar Muhadjir.