Jokowi Sesalkan Indonesia Tidak Setop Ekspor "Raw Material" sejak Puluhan Tahun Lalu

Kompas.com - 19/11/2021, 06:40 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021). Dok. Humas KemenhubPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan langkah Indonesia yang tidak menghentikan kebijakan eskpor atau pengiriman bahan mentah (raw material) ke luar negeri sejak dulu.

Menurut Jokowi, jika ekspor raw material dihentikan maka kondisi neraca perdagangan dan neraca transaksi Indonesia akan semakin baik.

Selain itu, defisit perdagangan pun bisa dihindari.

"Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini. Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita juga menjadi semakin baik," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Kompas100 CEO Forum yang disampaikannya dari Istana Negara, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Tarik-tarik Indonesia ke WTO karena Setop Kirim Raw Material, Kita Akan Lawan

Jokowi mencontohkan, dihentikannya ekspor nikel bisa menguntungkan.

Sebab, jika nikel diolah menjadi besi baja, akan memiliki nilai tambah 10 kali lipat.

"Dan perkiraan saya kalau nanti jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa jadi 35 milliar dollar AS hanya dari satu barang. Begitu bauksit nanti juga sama, begitu tembaga juga sama," ungkap Jokowi.

"Saya berikan contoh ini yang besi baja, ini yang menyebabkan defisit perdagangan kita dengan China itu tinggi gara-gara ini. Kita 2018 itu minus 18,4 miliar dollar AS. Pada 2020 sudah minus 7,85 miliar dollar AS. Langsung turun. Ini dari mana ini? Dari besi baja, dari nikel yang jadi barang itu," jelasnya.

Jokowi juga berpesan jika nanti ada pengusaha yang mengeluhkan tidak bisa lagi ekspor nikel padahal harga jualnya sedang bagus agar memahami strategi jangka panjang pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Setop Ekspor Bahan Mentah Tambang, Jangan Hanya Jadi Tukang Gali

Dia menekankan, negara memerlukan strategi hilirisasi secara menyeluruh, bukan per perusahaan saja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.