Kompas.com - 19/11/2021, 05:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webminar 'Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia', yang diselenggarakan INJABAR Unpad, Jumat (23/4/2021). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webminar 'Membangun Ekosistem Digital: Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia', yang diselenggarakan INJABAR Unpad, Jumat (23/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (18/11/2021).

"Dalam rapat terbatas tadi, arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, berdasarkan peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada 2021 pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi.

Baca juga: Ironi, Kemiskinan di Lumbung Padi Jawa Barat

Atau dengan kata lan masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.

Kemudian pada 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

“Kemudian di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” ungkapnya.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.

“Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300.000 x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” jelasnya.

Baca juga: Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini 3 Strategi Kabupaten Manggarai Timur

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.