Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Sebut Presiden yang Putuskan soal Pangkostrad Pengganti Dudung

Kompas.com - 17/11/2021, 18:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Presiden Joko Widodo yang akan memutuskan soal Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pengganti Dudung Abdurachman.

Andika terlebih dulu akan melaporkan kandidat pangkostrad kepada Jokowi.

"Saya akan lapor ke presiden karena ini hubungannya dengan dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (wanjakti). Karena ini kan mekanismenya lewat wanjakti," kata Andika kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/11/2021).

"(Kandidat) yang eligible (pantas) banyak. Itu nanti diputuskan oleh beliau (presiden). Kami tugasnya hanya menyiapkan data kemudian melaporkan kepada presiden," ucap dia.

Baca juga: KSAD: Kandidat Pangkostrad Akan Dilaporkan ke Panglima dan Presiden

Sementara itu, saat ditanya apakah dia punya pilihan sendiri soal pangkostrad, Andika menegaskan tidak pernah.

Dia menegaskan, tugasnya hanya menyiapkan data kandidat.

"Tidak pernah. Pokoknya saya bertugas hanya menyiapkan data, mohon petunjuk memilih sesuai dengan yang memang sudah eligible," kata dia. 

"(Kandidat) banyak karena yang eligible sudah banyaklah," ucap Andika.

Adapun posisi pangkostrad kosong setelah Jenderal TNI Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sebelumnya, Dudung Abdurachman mengatakan, kandidat pangkostrad pengganti dirinya akan dilaporkan terlebih dulu kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Dudung Abdurachman: Terima Kasih, Presiden Jokowi

Selain itu, laporan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Dudung tidak mengungkapkan siapa nama-nama kandidat yang dimaksud, termasuk nama Pangdam IX/Udayana Mayjen Maruli Simanjuntak yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti dirinya pun tidak disinggungnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal nama Maruli, Dudung menyebut belum tahu.

"(Maruli) belum tahu sampai sekarang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com