Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK: Jangan Sampai Koruptor Berkata “Punya Orang Dalam”, Bisa Hancur Negara Ini

Kompas.com - 16/11/2021, 07:34 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar sesama Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu, ia sampaikan saat hadir membuka pelatihan bersama APH dan APIP di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Senin (15/11/2021).

“Kenapa kita harus koordinasi? Agar tidak terulang kejadian yang lalu. Akhirnya terjadi konflik atau berebut kasus. Yang senang siapa? Koruptornya.” ujar Ghufron, melalui siaran pers, Selasa (16/11/2021).

“Musuh kita ya koruptor itu. Jangan sampai koruptor berkata punya ‘orang dalam’. Bisa hancur negara ini,” ucap dia.

Baca juga: Soal Dugaan Orang Dalam Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Adapun pelatihan yang dilaksanakan selama 15 - 17 November 2021 di Vasa Hotel Surabaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan APH dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam koordinasi itu, Ghufron mengharapkan 3 hal.

Pertama, visi, mimpi atau goal yang sama yaitu tegaknya hukum bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, organizing. Setelah semua visinya sama, baru bentuk strukturnya.

Ketiga, lanjut Ghufron, saling melengkapi satu sama lain. Saling menutupi kelemahan, misalnya kekurangan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

“Ibarat tim sepak bola, ada yang jadi striker, keeper, dan lain-lain. Tidak bisa semua tampil di depan. Masing-masing memiliki peran,” ucap Ghufron.

Peserta pelatihan terdiri dari Penyidik pada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, Jaksa pada jajaran Kejaksaan Tinggi Jatim, Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim dan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jatim dengan total jumlah peserta 50 orang.

Baca juga: KPK Minta Kepala Daerah Kerja dengan Jaga Integritas, Tak Perlu Takut OTT

Adapun materi yang akan diberikan dalam pelatihan, yaitu materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam keadaan darurat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Metode dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN).

Hadir dalam kegiatan pelatihan bersama tersebut, yaitu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono.

Kemudian, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Alexander Rubi Satyoadi, perwakilan Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Tinggi Mutarto, para Kapolres, pejabat utama Polda Jatim, serta para Kajari di wilayah Jatim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com