Kompas.com - 15/11/2021, 17:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi, akan muncul ketidakharmonisan di internal PDI-P jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpindah ke partai lain.

"Jika Ganjar bergeser ke partai lain, maka bisa saja di internal PDI-P akan tidak harmonis," kata Ujang, saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Menyelisik Simbol Kaus Banteng Celeng Ganjar Pranowo...

Hal itu disampaikan Ujang saat ditanya soal dampak yang terjadi pada PDI-P apabila Ganjar memilih pergi dari partai berlambang banteng moncong putih itu, karena tak diusung dalam Pilpres 2024.

Kendati demikian, Ujang berpandangan bahwa Ganjar tidak akan berpindah partai politik dalam waktu dekat.

Sebab, menurut dia, Ganjar dan PDI-P saat ini saling menjaga diri untuk menunjukkan internal partai baik-baik saja.

"Itu kan politik yang diperagakan oleh PDI-P dan Ganjar agar tak terlalu bergejolak di internal PDI-P," jelas Ujang.

Baca juga: Ditawari Golkar Maju Pilpres 2024, Ganjar Pranowo: Saya Tetap PDI-P

Dia mencontohkan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Ganjar justru enggan menerima pinangan partai politik lain, seperti Partai Golkar.

Menurut Ujang, hal ini merupakan strategi dari internal PDI-P agar terlihat soliditasnya terjaga.

Strategi tersebut, kata Ujang, diterapkan untuk membantah persepsi publik bahwa PDI-P tengah dilanda polemik terkait pencapresan.

"Menjaga soliditas di internal PDI-P, agar PDI-P tetap adem dan tidak ribut. Fenomena yang biasa dalam politik," jelasnya.

Menurut Ujang, strategi ini juga bisa diartikan bahwa PDI-P tengah mengunci Ganjar untuk tidak berpindah ke partai lain untuk maju pada Pilpres 2024.

Untuk itu, ia menilai masih ada kemungkinan Ganjar diusung oleh PDI-P mengingat elektabilitas dalam sejumlah survei menempatkan Gubernur Jawa Tengah itu pada posisi atas.

"Kan siapa yang menjamin, jika elektabilitas Ganjar tinggi, lalu PDI-P tak mendukungnya, ya Ganjar bisa lari. Untuk sekarang mungkin belum, tapi untuk nanti kita tidak tahu," imbuh dia.

Baca juga: Ganjar Disebut Hasto Tak Tertarik Pindah Parpol, Pengamat: Untuk Jaga Soliditas


Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut partainya terbuka menerima atau mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024, dengan catatan tak diusung PDI-P.

Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim, Ganjar Pranowo tidak tertarik dengan tawaran yang diberikan Partai Golkar.

"Berulang kali membujuk Ganjar Pranowo, namun Bung Ganjar tidak tertarik," klaim Hasto, seperti dilansir dari Kompas.tv, Sabtu (13/11/2021).

"Dan setiap kali ditanya terkait persoalan capres-cawapres, Bung Ganjar lebih memilih kerja untuk rakyat menangani pandemi," imbuhnya.

Tak hanya Golkar, terbukanya peluang Ganjar juga diisyaratkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Soal Pinangan Golkar, Hasto: Bung Ganjar Tidak Tertarik

Menurut Ketua DPP PKB Daniel Johan, meski partainya belum membicarakan secara resmi terkait pencapresan 2024, peluang menerima Ganjar terbuka lebar.

Bahkan, ia tak segan mengatakan bahwa Ganjar cocok diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

"Iya benar, semua basis dan struktur partai meminta Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin) maju. Kalau saya pribadi cocok juga Cak Imin-Ganjar," kata Daniel, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.