Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: PPKM Darurat Jangan Sampai Terulang, Semuanya Menderita...

Kompas.com - 11/11/2021, 13:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jangan sampai kembali terulang.

Menurut dia, saat PPKM Darurat diterapkan, tidak ada pihak yang diuntungkan.

"Saya minta pengalaman pahit kita beberapa saat yang lalu telah diberlakukan PPKM darurat itu tidak ada satu pun yang happy. Semuanya tidak happy. Pemerintah apalagi," ujar Moeldoko dalam talkshow bertajuk "Bincang Rakyat" yang ditayangkan YouTube FMB9, Kamis (11/11/2021).

"Semuanya menderita, semuanya tidak senang. Dan ini jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

Baca juga: Perpanjangan PPKM, Ini Pintu Masuk RI Jalur Udara, Laut, dan PLBN yang Dibuka

Di sisi lain, Moeldoko mencermati mobilitas orang di Indonesia yang saat ini sudah sangat tinggi.

Dia mencontohkan, di mal dan area publik lain masyarakat seolah sudah merasa bahwa Covid-19 itu tidak ada.

"Itu yang bahaya. Ini yang harus diwaspadai dengan baik. Karena mobilitas manusia itu tak bisa di-kerangkeng. Apalagi dua tahun tak boleh ke sini, ke sana. Maka euforia muncul," ucap Moeldoko.

"Kalau saya melihat setelah kasus (Covid-19) turun ini perilaku masyarakat Indonesia makin sembrono, saya jadi kawatir," kata dia.

Baca juga: AHY: Moeldoko Tidak Berhak Ganggu Rumah Tangga Partai Demokrat

Moeldoko menuturkan, Covid-19 ini bukan tidak pernah berakhir. Akan tetapi, kapan pandemi akan berakhir masih belum bisa dipastikan.

Dia mencontohkan, beberapa negara Eropa yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 secara optimal masih dapat terpapar gelombang kedua dan ketiga Covid-19.

Bukan tidak mungkin kondisi seperti itu bisa terjadi Tanah Air.

Baca juga: Moeldoko: Uni Eropa Masih Butuh Kelapa Sawit Indonesia

Oleh karenanya, Moeldoko meminta pemerintah daerah dan pihak terkait terus menggali cara-cara baru dalam mengendalikan pandemi.

"Saya mohon teman-tema sekalian untuk terus menggali apakah itu pendekatan local wisdom, melihat daerah atau negara lain itu bisa itu dicari agar bisa melakukan improvisasi (pengendalian pandemi)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com