Perlukah Reshuffle Kabinet Pasca-pergantian Panglima TNI?

Serangkaian latihan militer bersama juga digelar di tengah perebutan pengaruh Tiongkok– Amerika Serikat dan Rusia.

Bukti kedekatan dengan berbagai angkatan bersenjata negara lain terlihat saat musibah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di Perairan Utara Bali pada 21 April 2021. Hampir semua unsur militer negara sahabat bahu membahu mencari keberadaan Nanggala.

Mengapa harus reshuffle?

Walau reshuffle adalah hak prerogratif presiden, tentu Jokowi memahami kinerja kabinet di masa pandemi tidak sesuai harapan publik.

Hasil survei Litbang Kompas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin di periode Oktober 2021 menunjukkan kepuasan publik yang semakin turun.

Dibanding April 2021, kepuasan publik turun 2,7 persen. Sedangkan di Oktober 2021, tingkat kepuasan publik mencapai angka 66,4 persen.

Litbang Kompas menguraikan, tren kepuasan publik terefleksi pada fluktuasi nilai kepuasan kinerja pemerintahan di berbagai bidang seperti politik dan keamanan, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Terdapat anomali terkait kecenderungan pelemahan di bidang politik dan hukum, sementara di bidang kesejahteraan sosial cenderung bertahan, dan di bidang ekonomi menguat.

Penguatan di bidang ekonomi berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertahankan perfoma perekonomian nasional di tengah wabah.

Sebaliknya di ranah politik dan keamanan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah merosot drastis dari 77 persen pada April 2021 menjadi 70,8 persen di Oktober 2021.

Selanjutnya di bidang hukum, capaian angka kepuasan juga merosot dari 65,6 persen pada April 2021 menjadi 60,6 persen pada periode Oktober 2021.

Publik menganggap, masalah suap dan jual beli kasus maupun isu terkini pemberantasan korupsi belum membaik.

Isu lain yang terus berkembang yaitu polemik terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran Jokowi sebagai kepala negara yang ditunggu dalam menengahi kisruh internal KPK tidak memenuhi harapan publik.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode penelitian pengumpulan pendapat melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi pada 26 September hingga 9 Oktober 2021.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Baca juga: Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Beberapa lembaga survei yang mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sebelum survei Litbang Kompas juga menunjukkan tren penurunan.

Salah satunya Survei Indikator Politik Indonesia. Di periode 30 Juli–4 Agustus 2021 tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi sebesar 61 persen.

Dibandingkan dengan survei serupa tiga bulan sebelumnya, persentase itu mengalami kemerosotan 6,3 persen.

Respons publik terhadap kemampuan Jokowi dalam mengatasi pandemi juga mengalami penurunan, dari 56,5 menjadi 54,3 persen.

Survei ini dilaksanakan dengan cara wawancara tatap muka dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang.