Perlukah Reshuffle Kabinet Pasca-pergantian Panglima TNI?

Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Survei ini memliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (Kompas.com, 25/08/2021).

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi 59,3 Persen, terhadap Maruf di Bawah 50 Persen

Benturan kepentingan bisnis di kabinet Jokowi

Jika reshuffle kabinet harus ditempuh presiden, hendaknya perombakkan kabinet memang didasarkan kepada peningkatan kerja untuk menuntaskan program-program pembangunan yang digagas Jokowi.

Reshuffle bukan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Seusai Jokowi lengser, tidak boleh ada proyek yang mangkrak apalagi bermasalah. Jokowi harus meninggalkan legacy yang terhormat.

Ibarat orkestra, alunan beberapa alat musik yang dimainkan pemain terlihat sumbang. Demikian juga yang muncul di media dan dirasakan publik.

Saya yang bekerja di sektor swasta dan usaha mandiri yang mengandalkan transportasi udara, begitu menderita dengan segala aturan tetek bengek persyaratan perjalanan selama pandemi.

Mulai dari rapid test dengan model tusuk jarum di jari dan suntik di lengan, lalu berganti swab antigen di hidung, kemudian PCR untuk kebutuhan pelengkap dokumen perjalanan.

Selain tidak berharga murah, aturan itu juga membingungkan karena selalu berubah-ubah. GeNose yang merupakan temuan para peneliti Universitas Gajah Mada dan berbiaya murah justru tidak mendapat dukungan.

Terkait tes-tes itu, publik terperangah usai majalah Tempo Edisi 1-7 November 2021 menurunkan laporan utama tentang Para Penikmat Cuan PCR.

Ternyata beberapa menteri di kabinet Jokowi terkait dalam bisnis uji laboratorium pendeteksi Covid. Para menteri yang terlibat sudah membantah kalau mereka mengambil keuntungan dari bisnis ini. Mereka mengklarifikasi, keterlibatan mereka hanyalah bentuk kepedulian terhadap penanganan pandemi sekaligus merupakan aksi sosial.

Di luar masalah bisnis PCR, ada juga menteri yang memiliki syahwat politik tinggi jelang Pilpres 2024.  Hampir semua anjungan tunai mandiri menampilkan wajah sang menteri. Apa tidak ada cara yang elegan?

Kasus lain adalah soal sepak terjang Kepala Staf Kepresidenan yang mengintervensi rumah tangga partai lain. Sungguh tak elok karena ia  merepresentasikan wajah Istana.

Presiden juga dipermalukan oleh ulah para pembantunya ketika konsep pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung awal mula digagas.

Dari semula tidak menggunakan skema pembiayaan APBN kini ternyata menggunakan dana APBN. Jokowi terjebak pada dua pilihan: jika tidak dilanjutkan akan menjadi monumen pembangunan yang berpotensi mangkrak, sementara jika diteruskan akan menjilat ludah sendiri soal penggunaan dana APBN. 

Sekali lagi, perlu tidaknya reshuffle adalah ranah prerogatif presiden. Kalau pun Jokowi berani berbenah membersihkan kabinetnya maka pasca-penggantian Panglima TNI menjadi momentum yang tepat.

Jika diibaratkan permainan sepakbola, begitu banyak pemain yang berkualitas hanya duduk di bangku pemain cadangan.

Sementara, pemain inti asyik berkutat sendiri di lapangan tanpa skema penyerangan dan pertahanan yang jelas. Ini berpotensi membuat kesebelasan kalah di pertandingan.

Saatnya coach Jokowi melakukan penggantian pemain. Cukup sudah dan istirahatkan pemain yang tidak bisa berlari apalagi tidak bisa menerima arahan pelatih.