Pemda Diminta Gerak Cepat agar Kasus 4.000 Vaksin Kedaluwarsa Tak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus 4.000 vaksin AstraZeneca kedaluwarsa, seperti yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, pemerintah daerah hendaknya segera menyalurkan vaksin kepada masyarakat agar kasus vaksin kedaluwarsa tidak terulang.

"Perlu adanya koordinasi semua pihak, khususnya pemangku kepentingan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemda harus gerak cepat menyalurkan vaksin kepada masyarakat sehingga tidak ada vaksin yang terbuang sia-sia,” kata Rahmad, melalui siaran pers, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: 4.000 Vaksin di Kudus Kedaluwarsa, Satgas Covid-19: Jangan Tunda Vaksinasi

Menurut Rahmad, kasus vaksin kedaluwarsa tersebut disebabkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten serta penyuntikan vaksin ke masyarakat.

“Ini suatu hal yang disayangkan karena masih banyak daerah sekarang yang kekurangan kuota vaksin dan masih harus menunggu dari negara produsen,” ujar politisi PDI-P itu.

Lebih lanjut, Rahmad mendorong pemda kabupaten/kota untuk berinisiatif melapor ke pemerintah provinsi atau pusat apabila memiliki stok vaksin yang hampir kedaluwarsa.

Tujuannya, agar stok vaksin yang hampir kedaluwarsa dapat segera disalurkan ke daerah yang stoknya menipis dan mampu menyelesaikan vaksinasi sebelum vaksin tersebut kedaluwarsa.

Baca juga: Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

"Pada intinya, kami mendorong kepada semua pihak untuk saling bekerja sama dan pemerintah segera mencari solusi apabila menemukan masalah. Jangan hanya diam saja,” kata Rahmad.

Dikutip dari Tribunjateng.com, sedikitnya 4.000 dosis vaksin Astrazeneca akan dikirim balik ke pemerintah pusat karena tanggal kedaluwarsanya jatuh pada akhir Oktober 2021 lalu.